Majelis Tinggi Mesir Yang Mayoritas Dari Partai-partai Islam Dibubarkan...Rakus Sekali Presiden Baru Mesir

Televisi pemerintah Mesir mengatakan presiden dukungan militer membubarkan majelis tinggi parlemen yang dikuasai partai-partai Islam.

Laporan televisi menyebutkan Presiden Adly Mansour, Klik yang disumpah hari Kamis (04/07), mengeluarkan dekrit pembubaran tersebut.

Majelis tinggi biasanya tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi legislasi namun di bawah Mohammed Morsi, presiden yang digulingkan militer pekan ini, para anggota bisa membuat undang-undang karena majelis rendah dibekukan pengadilan.

Majelis tinggi Mesir ini didominasi para pendukung Morsi.
Sebelum Presiden Mansor mengeluarkan keputusan, aparat keamanan Mesir mengeluarkan tembakan ke arah pendukung Morsi, menewaskan tiga orang.
Peristiwa terjadi dalam unjuk rasa usai salat Jumat (05/07) yang diserukan oleh Ikhwanul Muslimin, gerakan asal Morsi.

Ikhwanul Muslimin menyerukan protes damai guna menentang pelengseran Mohammed Morsi yang disebut sebagai kudeta militer.

Wartawan BBC di Kairo Jeremy Bowen di lokasi kejadian melaporkan ia melihat tentara pertama-tama mengeluarkan tembakan ke udara dan kemudian mengarahkan senjata ke kumpulan pengunjuk rasa.
Tidak lama kemudian, lanjut Bowen, seorang pria terjatuh dan pakaiannya terlihat berdarah.
Setelah salat Jumat, para pengunjuk rasa mengadakan pawai massal menuju gedung tempat Morsi diyakini di tahan. Ribuan orang berkumpul di sejumlah titik di ibukota Mesir, termasuk di lingkungan Masjid Rabaa.

Tentara yang berjaga-jaga di sekitar kantor Pengawal Kepresidenan meminta demonstran untuk tidak menyeberang jalan menuju ke gedung.
Tetapi semakin besar jumlah pemrotes, mereka menjadi semakin marah dan menerobos pengamanan.
Pihak berwenang menurunkan tank dan tentara ke lokasi-lokasi yang diduga rawan kerusuhan. Unjuk rasa besar ini terjadi dua hari setelah  oleh militer terkait dengan krisis politik yang tidak berhasil diatasi. 

Militer selanjutnya mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi Adly Mansour sebagai presiden sementara sampai disusun undang-undang dasar baru dan dilaksanakan pemilihan umum.
Militer juga telah berjanji akan mengizinkan demonstrasi damai dan tidak akan menindak kelompok tertentu, meskipun banyak pucuk pimpinan Ikhwanul Muslimin telah ditangkap.
Sementara itu pemimpin oposisi utama Mohamed El Baradei mengatakan kepada BBC militer bertindak atas nama rakyat.(BBCI)