Menurut
Ketua DPP PKS Sohibul Iman, nama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa
disebut-sebut dalam persidangan kasus suap impor daging sapi. Tidak ada
upaya politikus PKS menyeret Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
itu.
"Kalau itu gegabah kalau disebut PKS. Itu kan di pengadilan, jangan ada sangkaan-sangkaan aneh begitu. Jangan punya sangkaan," jelas Sohibul di Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Sohibul meminta tidak ada sangkaan buruk. Apalagi di bulan Ramadan saat ini. "Kalau saya sih, jangan saling tuduh begitu kita percayakan pada proses hukum. Apa bisa kita rekayasa pengadilan kan? Tidak ada. Jangan saling sangka di bulan puasa," harapnya.
Seperti diberitakan, Partai Amanat Nasional (PAN) geram nama Hatta Rajasa disebut-sebut dalam kasus impor daging sapi.
Ketua DPP PAN Bima Arya menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupaya menyeret Hatta dalam kasus yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq.
Birokrasi program impor daging memang harus melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, tidak ada keterlibatan individu atau partai politik.
Menurut Bima, PKS ingin membentuk opini kasus tersebut terjadi struktural dan bukan untuk kepentingan partai.
"Keuntungan supaya semua tidak tertuju pada PKS. PKS kan sekarang jadi master 'mind' utama," ujar Bima saat dihubungi, Selasa (30/7/2013). [rok](inilah)
"Kalau itu gegabah kalau disebut PKS. Itu kan di pengadilan, jangan ada sangkaan-sangkaan aneh begitu. Jangan punya sangkaan," jelas Sohibul di Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Sohibul meminta tidak ada sangkaan buruk. Apalagi di bulan Ramadan saat ini. "Kalau saya sih, jangan saling tuduh begitu kita percayakan pada proses hukum. Apa bisa kita rekayasa pengadilan kan? Tidak ada. Jangan saling sangka di bulan puasa," harapnya.
Seperti diberitakan, Partai Amanat Nasional (PAN) geram nama Hatta Rajasa disebut-sebut dalam kasus impor daging sapi.
Ketua DPP PAN Bima Arya menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupaya menyeret Hatta dalam kasus yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq.
Birokrasi program impor daging memang harus melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, tidak ada keterlibatan individu atau partai politik.
Menurut Bima, PKS ingin membentuk opini kasus tersebut terjadi struktural dan bukan untuk kepentingan partai.
"Keuntungan supaya semua tidak tertuju pada PKS. PKS kan sekarang jadi master 'mind' utama," ujar Bima saat dihubungi, Selasa (30/7/2013). [rok](inilah)
0 komentar:
Posting Komentar