Kabar tak sedap muncul dari Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Rano Karno tidak akur atau pecah kongsi dengan Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah.
Informasi yang diperoleh Rakyat Merdeka Online, Rano merasa dianaktirikan di lingkungan Pemerintah Provinisi Banten. Rano yang adalah kader PDIP tak pernah diberi kepercayaan untuk mengemban tugas selaku wakil gubernur sebagaimana mestinya.
Pengebirian Rano dari tugas dan perannya sebagai wakil gubernur ditengarai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan dinasti yang dilakukan pihak tertentu di Banten.
Menurut sumber, Rano sudah menghadap ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan keluh kesahnya. Geram dianaktirikan dan tak mau menerima gaji buta, Rano pun menyampaikan keinginanya untuk mundur kepada Megawati.
Dalam Pemilukada yang digelar Oktober 2011, Atut-Rano diusung 11 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Banten Bersatu Teruskan Pembangunan, antara lain Partai Golkar, PDIP, Partai Hanura, Gerindra, PKB, PBB dan PAN. Pasangan Atut-Rano yang juga didukung 22 partai non parlemen memperoleh 61 persen suara pemilih, unggul dari pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita yang memperoleh 38,39 persen, dan pasangan Jazuli Juwaeni-Makmun Muzaki dengan perolehan suara 11,40 persen.
Pecah kongsi Atut-Rano menambah daftar panjang pecah kongsi kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi belum lama ini mengungkap hampir 90 persen kondisi hubungan kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia berlangsung tidak baik alias pecah kongsi.[dem](rmol)
0 komentar:
Posting Komentar