Kami yakin Allah SWT mengirinkan sebuah isyarat besar kepada kita semuanya bahwa ini adalah momentum pemebenahan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS

Kami yakin Allah SWT mengirinkan sebuah isyarat besar kepada kita semuanya bahwa ini adalah momentum pemebenahan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS

Kami yakin Allah SWT mengirinkan sebuah isyarat besar kepada kita semuanya bahwa ini adalah momentum pemebenahan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS

Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 September 2013

Subhanallah " Aryani memperjuangkan Jilbab Sampai Ke Amerika"

Perjalanan hidup Ranti Aryani menjadi inspirasi bagi umat Islam, khususnya kaum hawa. Betapa tidak, sejak dia memutuskan untuk menutup aurat dengan jilbab, banyak diskriminasi yang harus dialami. Bahkan, di negerinya sendiri, Indonesia.

Pada masa Orde Baru, perempuan yang kini menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) itu teringat pengalamannya saat menjadi siswa SMAN 1 Bogor. Saat itu, dia tersandung dengan aturan yang dikeluarkan sekolah.

“Dulu, peraturan seragam sekolah itu diatur oleh Depdikbud. Ada guideline sendiri terkait keseragaman tertentu yang harus dan wajib diikuti. Saat itu jilbab termasuk artikel tambahan. Makanya, jilbab saat itu dilarang pemerintah Orde Baru,” kata Ranti saat ditemui INILAH.COM pada acara bedah buku yang ditulisnya, In God We Trust: Merentang Hijab dari Indonesia sampai Amerika, di Masjid Salman ITB, Jalan Ganecha, Kota Bandung, Jumat (23/8/2013).

Perempuan kelahiran 1 April 1972 itu menceritakan, karena pelarangan tersebut, kasusnya naik hingga ke Pengadilan Bogor. Dengan bantuan orang tua dan sahabatnya yang senasib, Ranti dan kawan-kawan dibantu lembaga bantuan hukum menggugat sekolahnya ke pengadilan atas perlakuan yang tak adil itu.

Namun, belum tuntas permasalahan di meja hijau, wali kota Bogor saat itu mendamaikan antara pihaknya dan sekolah. Akhirnya, Ranti kembali masuk ke sekolah. Berdasarkan pengalamannya pada tahun 1980-90an itu, Ranti kini bisa tersenyum lebar. Sebab, kini tak ada lagi diskriminasi yang dialaminya tak ada lagi. Bahkan, dia senang melihat perempuan Indonesia sekarang bisa bebas menentukan pilihan untuk mengenakan jilbab.

Ujian hidupnya tak berakhir sampai di situ. Di kemudian hari, saat berkarier di United States Air Forces (USAF) diskriminasi serupa terjadi kembali. Ranti dilarang mengenakan jilbab saat menjadi tentara angkatan udara di negeri Paman Sam. Dia hijrah ke AS karena ikut suami, Richard Bennet yang menikah pada 1997.

Pilihan untuk pergi ke kampung halaman suaminya itu sesuatu yang logis. Sebab, katanya, saat itu di Indonesia sedang terjadi krisis moneter yang tidak memungkinkan untuk suaminya tinggal lebih lama di Indonesia. Dia menyebutkan, suaminya yang Muslim itu dulu pergi ke Indonesia sebagai seorang kandidat meraih PhD untuk regional economy di Cornell University.

“Setelah saya lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Moestopo Beragama, saya mengikuti ujian persamaan di New York University. Usai lulus pendidikan kedokteran gigi itu saya program praktik residensi selama beberapa tahun. Dari beberapa klinik, saya memilih berpraktik di Lanud AU AS Maxwell, Alabama. Buat saya yang penting adalah further education, new graduate harus menjalani program residensi. Program di USAF itu bergengsi dan terbaik di AS. Itu yang saya pilih, education-nya itu,” tuturnya.

Di tempat barunya, Ranti kembali mengalami diskriminasi karena tak mau menanggalkan jilbabnya dalam seragam dinas tentara. Pengalaman sekolah semasa di Bogor terulang kembali. Ranti kali ini juga berupaya melawan diskriminasi.

Perjuangan Ranti tak mudah. Dia harus memberikan pengertian tentang jilbab dan keyakinannya sebagai kaum minoritas di AS, apalagi pascatragedi 11 September 2001 atau akrab dikenal 9/11. Peristiwa pengeboman gedung WTC itu memberikan trauma nasional bagi rakyat AS, islamofobia meningkat. Ranti mengalami ironi sekaligus pandangan lain di negeri Paman Sam itu.

Setelah mengalami penolakan dari rekruter di AU AS, akhirnya AU AS menerima Ranti. Seorang rekruter mengatakan hak Ranti dijamin oleh peraturan dari Kementerian Pertahanan AS (Departmen of Defence/DOD), DOD 13000.17 yang menjamin praktik keagamaan di angkatan bersenjata AS. Sang rekruter mengatakan hijab bukan menjadi masalah.

“Peraturan DOD itu turun karena dulu ada seorang kapten Yahudi yang memakai yarmulka (penutup kepala pria Yahudi). Nah bila yarmulka masuk ke semua peraturan itu, sekarang ada masalah jilbab yang muncul. Saya melihat poin DOD itu semuanya masuk, aman, bahwa jilbab tak mengganggu keamanan dan aktivitas,” jelasnya seraya menyebutkan kini pun para pria sikh pun bisa menggunakan sorban di kepala.

Namun, jaminan sang rekruter yang mengatakan jilbab tak masalah ternyata jauh berbeda dalam praktiknya di lapangan. Saat itu pasca 9/11 pada 2001, islamofobia dan stigma Islam adalah agama kekerasan masih melekat kuat di benak warga AS, baik di kalangan sipil maupun militer.

“Niat pemerintah mengakomodasi, tapi interpretasi di lapangan itu agak sulit. Kalau melihat kembali, pengalaman mengakomodasi jilbab ini AS baru berusaha karena masih ada trauma nasional 9/11. Saya masuk setelah 9/11, misinterpretasi di AS itu masih banyak sekali. Saat 9/11, media menampilkan di beberapa bagian di dunia muslim malah bergembira ria, padahal saya saat itu sangat sedih sekali. Pada titik itu saya bisa mengerti mengapa mereka berhati-hati,” jelas perempuan kelahiran Bogor, 1 April 1972 ini.

Pandangan berbeda sudah dia terima sejak mendaftar ulang di AU AS di Lanud Maxwell, Montgomerry, Alabama. Ranti yang berjilbab ditemani suaminya untuk melakukan daftar ulang. Saat itu Ranti sudah diterima di AU AS, sebagai dokter gigi tentara berpangkat kapten.

Pengalaman menjadi dokter di AU AS itu itu berakhir pada September 2004. Setelah perjuangan selama 14 bulan melawan diskriminasi di AU AS, Ranti akhirnya mundur. Ranti menyadari betul itu merupakan bagian dari melakukan usahanya sebagai hamba Allah SWT di dunia. Sementara dalam hati, kata dia, kita berserah diri sepenuhnya kepada Sang Khalik.

Kini, Ranti menjadi seorang dokter gigi sipil dan berpraktik di Philadelphia. Tetapi, diskriminasi belum berarti usai di dunia sipil. Namun, dukungan kuat dari suami itu diakuinya sangat membantu untuk menjalani semua ujian sebagai sorang muslimah sejati.[jul](inilah)

Kamis, 12 September 2013

" Prestasi Jokowi Biasa-Biasa Aja"

Bila sebagian masyarakat beranggapan Joko Widodo sebagai pejabat 'nyentrik' yang dekat rakyat, ternyata ada juga sebaliknya.

"Sebenarnya pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (12/9).

Menurut dia, penilaian kinerja Jokowi baru sebatas parameter politik. Gurubesar UI ini menekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan politik maka praktis akan sangat variatif. Apalagi bila disinggungkan dengan pencapresan pada tahun 2014 nanti sehingga terus bergulir layaknya bola salju.

Sosok Jokowi terkenal karena parameter politiknya tapi sebetulnya minus prestasi. Momentum ini yang kemudian dijadikan strategi PDI Perjuangan untuk mengajukan mantan Walikota Solo tersebut sebagai capres. Terlebih, sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersikeras tidak mau lagi menjadi partai oposisi saat pemerintahan di periode ke depan.

"Enggak ada masalah jika untuk kepentingan nasional, namanya juga kepantasan jokowi itu dilihat dari parameter politik bukan kinerja," jelasnya.

Kendati saat ini jabatan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta masih seumur jagung, bagi Iberamsjah sebetulnya tak masalah. Sebab, DPRD Jakarta sekali pun tak bisa menghalangi Jokowi masuk bursa pencapresan.

"DPRD itu kalau sudah politik semuanya bisa diatur," tegasnya.

Lebih jauh ia menyebut, sikap Partai Gerindra yang keberatan Jokowi diusung jadi capres sebagai bentuk ketakutan.

"Gerindra menahan Jokowi capres itu ya karena takut saja. Kalau Prabowo bertempur sama Jokowi pasti kalah itu," ucapnya.[wid](rmol)

Selasa, 03 September 2013

" SBY Ternyata Kenal Sengman"

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meyakini bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenal baik Sengman Tjahja pada saat dirinya menjadi Pangdam Sriwijaya.

Selain itu, Boyamin pun menduga kuat bahwa Sengman Tjahja ikut menjadi tim sukses SBY pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Siapa Sengman? Dia adalah orang Palembang etnis Tionghoa, nama lengkap Sengman Tjahja. Kenal SBY waktu jadi Pangdam Sriwijaya, lalu pada tahun 2004 jadi tim sukses SBY pilpres," kata Boyamin dalam keterangan lengkapnya kepada Sindonews, Senin (2/9/2013).

Lalu kata Boyamin, setelah SBY terpilih menjadi Presiden RI, Sengman diduga mendapatkan ruislag dengan harga yang murah karena lahan seluas empat hektar tersebut belakangan diketahui milik Pemprov Sumsel.

"Kemudian setelah SBY jadi Presiden RI, Sengman mendapat ruislag harga murah lahan seluas sekitar empat hektar yang semula milik Pemprov Sumsel lokasi strategis agak dekat jembatan Ampera Palembang, kemudian dibangun Palembang Square di dalamnya terdapat ruko, mall dan Hotel Aston," tegas Boyamin.

Saat ini, menurut Boyamin lahan tersebut telah dibeli oleh Lippo Group dan telah berganti nama menjadi Hotel Aryaduta.

"Sekarang lahan itu dibeli Lippo Group dan hotelnya berganti nama Hotel Aryaduta, coba cek di Google berapa harga pembelian Lippo terhadap Palembang Square," tandas Boyamin.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, pengakuan mengejutkan datang dari Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. Saat sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Ridwan menyebutkan, orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa uang Rp40 miliar milik PT Indoguna Utama.

Demikian diungkapkan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam lanjutan sidang pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam persidangan, Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya oleh penyidik KPK mengenai uang Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama. "Kalau soal Rp40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman," ujar Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus 2013.

Penasaran dengan ucapan Ridwan Hak

Hakim Nawawi semakin penasaran. "Presiden apa?" tanya hakim kembali. "Ya Presiden SBY," timpal Ridwan. Namun begitu, Ridwan yang mengaku pengusaha pembuatan baju (konveksi) menjelaskan maksud uang Rp40 miliar itu. "Saya tidak tahu," jawab Ridwan.

Untuk diketahui, Fathanah didakwa menerima Rp1 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang disebut akan diserahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Tak hanya itu, Fathanah juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

im, ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango pun mendesak putra Hilmi Aminuddin itu menjelaskan maksud nama Sengman. "Sengman itu utusan presiden yang mulia," jawab Ridwan.(sindo)

" Istana Untuk Urusan Sengman Cepet Menjawab, Patut Di Curigai"

Pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha yang menegaskan bahwa Sengman bukanlah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipertanyakan.

Menurut Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin, semestinya Julian Aldrin Pasha tidak terburu-buru memberikan bantahan demikian.

"Memangnya dia (Julian) sudah menanyakan langsung hal itu kepada SBY? Yang kita dengarkan itu belum dia laporkan kepada Presiden," ujar Said kepada Sindonews melalui pesan singkat, Sabtu (31/8/2013) malam.

"Kok bisa dia memastikan Sengman bukan utusan SBY?. Utusan itu kan tidak selalu utusan resmi. Ada juga utusan yang sifatnya tidak resmi. Kalau Sengman bukan utusan resmi, bisa dia utusan tidak resmi SBY," katanya.

Karena itu, dia menegaskan bahwa semestinya setiap keterangan yang diberikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada Pers adalah informasi yang sudah didahului oleh cek dan ricek.

"Dan tentu harus yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi karena dia bicara atas lembaga Kepresidenan,"pungkasnya.

Sebelumnya, keterangan Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin dalam sidang kasus dugaan suap impor daging sapi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis 29 Agustus 2013, dibantah oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Julian menegaskan bahwa Sengman bukanlah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Oleh karena itu, dia pun mengaku tak mengenal sosok Sengman.

"Kalau ditanyakan apakah (Sengman) itu utusan Presiden, saya katakan bukan. Tidak ada nama tersebut dalam utusan Presiden SBY. Kecuali kalau presiden yang lain. Kan presiden banyak sekarang,"ujar Julian di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Agustus 2013.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Pengakuan mengejutkan datang dari Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. Saat sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Ridwan menyebutkan, orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa uang Rp40 miliar milik PT Indoguna Utama.

Demikian diungkapkan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam lanjutan sidang pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam persidangan, Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya oleh penyidik KPK mengenai uang Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama. "Kalau soal Rp40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman," ujar Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus 2013.

Penasaran dengan ucapan Ridwan Hakim, ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango pun mendesak putra Hilmi Aminuddin itu menjelaskan maksud nama Sengman. "Sengman itu utusan presiden yang mulia," jawab Ridwan.

Hakim Nawawi semakin penasaran. "Presiden apa?" tanya hakim kembali. "Ya Presiden SBY," timpal Ridwan. Namun begitu, Ridwan yang mengaku pengusaha pembuatan baju (konveksi) menjelaskan maksud uang Rp40 miliar itu. "Saya tidak tahu," jawab Ridwan.

Untuk diketahui, Fathanah didakwa menerima Rp1 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang disebut akan diserahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Tak hanya itu, Fathanah juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).(sindo)

" Ahmad Heryawan Setuju, Yang Melaporkan Calo PNS Di Kasih 1 M"

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung lontaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar yang menjanjikan akan memberikan hadiah Rp 1 miliar bagi penemu dan pelapor kecurangan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kecurangan dimaksud seperti pemerasan atau praktik suap, pungutan liar oleh pejabat, atau pihak-pihak tertentu dalam meloloskan sejumlah pelamar.

"Bagus, bagus itu, saya mendukung itu karena rekrutmen CPNS harus efektif, tidak boleh ada

"Buruh Gigit Jari, Ahok Tidak Mengabulkan Tuntutan Kenaikan Upah"

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sulit mengabulkan tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta. Menurut Basuki, apabila dikabulkan, hal itu akan menambah banyak pengangguran di Jakarta.
"Mereka kalau seperti itu dipecat semua sama perusahaan. Siapa yang mau tanggung jawab, perusahaan mana bisa bayar seperti itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (3/9/2013).
Basuki mengatakan, untuk mengurangi beban keluarga buruh, Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan fasilitas Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), transportasi murah, dan rumah susun untuk buruh. Pemprov DKI juga akan menaikkan angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Basuki menyebutkan, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar buruh dengan standar minimal KHL maupun UMP, perusahaan itu sebaiknya pindah ke kota lain yang UMP-nya di bawah Jakarta. "Coba lihat orang-orang kerja di hotel dan restoran, apakah mereka dapat pas di angka KHL? Enggak, mereka bawa pulang sampai Rp 4 juta dengan KHL kira-kira hampir Rp 2 juta. Angka itu memang untuk lajang," kata Basuki.

Terkait aksi unjuk rasa buruh hari ini, Basuki mengatakan bahwa siapa saja boleh berunjuk rasa asalkan tidak anarkistis. Ia mengimbau kepada para buruh untuk tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa yang dapat membuat macet jalan di Jakarta.

Basuki menjamin buruh dapat menemuinya kapan pun. Hari ini, Basuki juga menerima beberapa perwakilan buruh. Awalnya, para buruh marah dengan meneriakkan tuntutan-tuntutan mereka di depan Balaikota Jakarta. Namun, setelah diterima oleh Basuki, suasana menjadi tenang dan kondusif.

Basuki menerima buruh sekitar 20 menit di ruang rapat Wagub. Ia didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Priyono dan menerima segala keluhan buruh.(kompas)

Minggu, 01 September 2013

" Konvensi Demokrat Bisa Lecehkan Tokoh Nasional"

Konvensi calon presiden (Capres) Partai Demokrat dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan elektabilitas partai berlambang segitiga mercy itu menjelang Pemilu 2014.

Sebab, pusat perhatian publik terhadap Partai Demokrat mulai dialihkan kepada konvensi Capres yang disebut sebagai proses demokrasi. Sementara, kasus korupsi yang menjerat beberapa kadernya secara berlahan mulai menghilang.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik dan Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf mengatakan, sangat menyayangkan jika konvensi itu dipakai untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Menurutnya, hal itu sebagai pelecehan kepada para tokoh peserta konvensi itu.

"Kalau konvensi ini digunakan hanya untuk mengangkat elektabilitas justru penghinaan kepada tokoh-tokoh peserta konvensi itu," kata Asep, kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (31/8/2013) malam.

Kata Asep, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semestinya menjelaskan prosedur penjaringan Capres itu. Mengingat, tercantum dalam AD ART Partai Demokrat bahwa penetapan Capres ditentukan oleh Majelis Tinggi.

"Kalau memang SBY tidak mau konvensi ini sebagai alat pencitraan, seharusnya dilakukan secara terbuka. AD ART partai seharusnya dirubah, sehingga konvensi ini dapat berjalan baik," jelas Guru Besar Universitas Parahyangan itu.

Sebelumnya, Mahfud MD menolak mentah-mentah sebagai kandidat konvensi capres Partai Demokrat. Alasannya, Mahfud tidak mendapat restu dari berbagai tokoh agama maupun masyarakat. Dalam kesempatan itu, Mahfud menilai penjaringan capres itu semata-mata untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat.

"Bahwa dibalik penyelenggaraan konvensi ada motif untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat. Menurut saya hal tersebut sah adanya," kata Mahfud di hadapan anggota Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis (29/8/2013). [mes](inilah)

" Orang Sunda, Berharap Ada yang Menjadi Presiden"

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan dan Wagub Jabar Deddy Mizwar turut menghadiri Peringatan Satu Abad Paguyuban Pasundan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Selasa (20/8/2013).

Peringatan seratus tahun Paguyuban Pasundan ini berlangsung meriah dengan berbagai gelaran seni budaya dan dihadiri ribuan undangan dari berbagai generasi.

Dalam sambutannya Heryawan berharap pada hari jadinya ke-100, Paguyugan Pasundan dapat menghadirkan prestasi yang luar biasa. Dengan dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul kata Heryawan, seharusnya ada urang Sunda yang mampu menjadi pemimpin bangsa. Untuk itu harus bersungguh-sungguh dalam menyiapkan SDM agar memiliki daya saing tinggi.

"Sebagai etnis besar, urang Sunda sejatinya mampu berkiprah di tingkat nasional. Kemampuan SDM di Jawa Barat harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan Nasional. Sehingga tidak ada salahnya bila kelak akan ada Presiden maupun Wakil Presiden yang berasal dari etnis Sunda," kata Heryawan.
Heryawan mendorong agar warga Jawa Barat melakukan "diaspora" dengan menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan harus ada yang mengembara ke seluruh penjuru dunia.
"Jadilah warga Jawa Barat yang sukses di seluruh penjuru dan pelosok dunia. Jika sukses maka jadilah pelopor pembangunan untuk memajukan Jawa Barat," katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan sejumlah kepala daerah se-Jawa Barat dan Banten. Sejumlah tokoh masyarakat pasundan juga hadir diantaranya, Ginanjar Kartasasmita, TB Hasanuddin, Solihin GP, Burhanudin Abdullah, Jumhur Hidayat, R Nuriana, dan Adang Darajatun. Hadir pula sejumlah anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kota Bandung.

Wakil Gubernur Banten Rano Karno pun menyampaikan rasa bahagianya dapat menghadiri acara ini. Apalagi mengingat sejarah Provinsi Banten awalnya adalah bagian dari Jawa Barat. Ia berharap kehadirannya dapat diterima masyarakat Pasundan.
"Salam hangat dari masyarakat Banten untuk masyarakat Jawa Barat. Semoga saya dapat hadir kembali dalam peringatan 101 Paguyuban Pasundan," kata Rano Karno. (san)(tribun)

"Staff Khusus Presiden Mengakui Mendengar Nama Sengman"

Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang Informasi, mengaku jujur pernah mendengar nama pengusaha asal Palembang, Sengman.

"Saya pernah dengar namanya. Namun saya tidak tahu hubungannya dengan SBY," kata Heru ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (31/8/2013).

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap impor sapi di Tipikor dua hari lalu dengan terdakwa Ahmad Fatanah, nama SBY disebut.

Dalam rekaman percakapan Fatanah dan Ridwan Hakim (Putra Ketua Majelis Syuro PKS), didengarkan suara Fatanah yang menyampaikan kepada Ridwan bahwa Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra. Saat ditanya Sengman siapa, Fatanah mengatakan dia adalah utusan Presiden SBY.

Politisi Demokrat Marzuki Alie bahkan mengakui kenal dengan Sengman sebagai sesama orang Palembang.

Muncul spekulasi bahwa Sengman, pengusaha properti ternama asal Palembang itu, adalah salah satu penyandang dana SBY dalam Pemilu lalu.
"Setahu saya tidak ada nama itu (Sengman) dalam tim kampanye SBY," kata Heru Lelono.(tribunnews)

Rabu, 28 Agustus 2013

Nilai Tukar Uang Rupiah Memble

Pergerakan Indeks Saham Gabungan (IHSG) semakin menunjukkan pelemahan dengan turun 111,39 poin atau 2,81 persen menjadi 3.856,46. Pelemahan ini pun disambut nilai tukar Rupiah yang semakin melemah terhadap mata uang dari Negeri Paman Sam.

Melansir Bloomberg, Rabu (28/8/2013), Rupiah dalam perdagangan non-delivery forward (NDF) jeda makan siang ini, masih terpukul 81 poin atau 0,71 persen. Akibatnya, Rupiah berada dalam nilai tengah Rp11.418 per USD pada pukul 11.59 WIB.

Analis Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mengungkapkan sentimen dari luar negeri datang dari pemerintah India yang akan meluncurkan stimulus ekonomi melalui pembangunan infrastruktur senilai 1,83 triliun atau USD23,38 miliar, yang meliputi sektor minyak, gas, infrastruktur jalan dan kereta api.

"Upaya ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap mata uang India rupee, yang mengalami tekanan pelemahan 15 persen (year-to-date/ytd)," kata dia dalam risetnya di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Namun, pengumuman kebijakan stimulus tersebut juga belum mengangkat sentimen positif terhadap rupee. "karena India seperti juga Indonesia mempunyai masalah struktural defisit ganda yaitu defisit pada anggaran pemerintah sebesar 4,8 persen dari PDB dan defisit transaksi berjalan sebesar 4,8 persen dari PDB," katanya.

"Bahkan ekonomi India mengalami tekanan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 11,4 persen di 2010 turun menjadi 3 persen pada Kuartal I-2013," tukas dia.(tribun)

Jumat, 23 Agustus 2013

Aneh "Jokowi Takbir Keliling Dilarang, Konser Metalicca Di Izinkan"

HeadlineMetallica akan menggelar konser pada Minggu (25/08) di Gelora Bung Karno, Jakarta. Rencananya, pintu konser akan dibuka sejak pukul 12.00 wib.


"Nanti jam 12.00 siang sudah buka gate dijogging area," kata Khrisna perwakilan dari Blackrock.
Selanjutnya, untuk kelas tribune promotor akan membuka pintu lokasi konser pada pukul 15.00 wib. Bukan tanpa alasan promotor membuka pintu kelas tribune pada pukul tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya penumpukan penonton.
"Kenapa di buka jam segitu? Supaya tidak berdesakan dan penonton kelas tribun bisa santai dan nunggu disana. Sedangkan untuk kelas festival promotor akan open gate jam 5 sore," paparnya. [mor](inilah)

"Amerika Marah, Erdogan Sebut Israel Membantu Kudeta Mesir" AS Kalap

Recep Tayyip Erdogan (Foto: AP)

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan yang menuduh Israel ada di balik kudeta Mesir. AS menyebut tuduhan Erdogan sangat salah.
 
“Kami mengecam keras pernyataan dari Perdana Menteri Erdogan,” ucap juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, seperti dikutip Reuters, Rabu (21/8/2013).
 
“Menyebut Israel bertanggungjawab atas kudeta Militer sangatlah salah dan tidak berdasar,” lanjutnya.
 
Erdogan memang mengutuk keras kudeta yang dilakukan militer Mesir. Dia menganggap pihak militer merusak proses demokratisasi yang sedang berjalan di Mesir.

“Masyarakat Mesir kini tidak percaya dengan demokrasi. Siapa yang ada di balik semua ini? Israel. Kami punya buktinya dari lapangan,” ujar Erdogan.
 
Militer Mesir menggulingkan Mohamed Morsi bulan lalu. Mereka menuduh Morsi tidak bisa mengatasi demosntran dari pihak oposisi.
 
Kudeta terhadap Morsi sendiri memicu demonstrasi besar-besaran dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Tentara tidak segan-segan membunuh demosntran dan menahan pemimpin Ikhwanul Muslimin untuk menghentikan unjuk rasa.(okezone)

Bebas Dari Penjara Husni La Mubarak, Akan Disambut Demo Rakyat Mesir

Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak dibebaskan dari penjara pada Kamis 22 Agustus 2013. Bebasnya Mubarak akan disambut protes terbaru dari Ikhwanul Muslimin yang mendorong warga untuk melakukan aksi "Jumat Martir".

Pendukung Ikhwanul Muslimin yang juga pendukung mantan Presiden Mohammad Morsi, mendorong dilakukannya aksi protes terbaru hari ini. Aksi tersebut tentunya membuka peluang terjadinya pertumpahan darah terbaru.

Ikhwanul mempertanyakan bebasnya Mubarak dari penjara serta kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya. "Mubarak dibebaskan, sementara manusia bebas masih dipenjara," tulis Ikhwanul Muslimin merujuk pada Morsi yang masih dipenjara oleh Pemerintah Mesir, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/8/2013).

Meski saat ini kritikan kepada pihak militer yang membentuk pemerintahan baru setelah Morsi dilengserkan 3 Juli 2013 lalu jarang dilakukan, aktivis yang mendukung dilengserkannya Morsi mulai menyuarakan kekhawatiran tentang bebasnya Mubarak.

Mubarak pun dipindahkan ke rumah sakit militer di pinggiran kota Kairo. Di rumah sakit ini, Pemerintah Mesir memerintahkan dirinya untuk menjalani tahanan rumah.

Penguasa Mesir selama 29 tahun itu didakwa melakukan pembunuhan terhadap para demonstrans pada revolusi 2011 lalu, yang membuatnya lengser dari kekuasaan. 

Meskipun tuduhan pembunuhan dibatalkan oleh pengadilan, Mubarak masih dihadapkan pada tuduhan korupsi. (faj)(okezone)

Akhirnya Kebobrokan Pemerintahan SBY Terbuka


Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, wajah asli pemerintahan SBY-Boediono yang selama ini tertutup oleh tirai pencitraan terlihat terang benderang kebobrokannya.


Kebobrokan itu, paling tidak, kata Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu, terbuka melalui tiga peristiwa. 

Pertama, ungkap Masion, dengan terungkapnya skandal suap yang melibatkan Kepala SKK Migas bentukan Presiden SBY. Kedua, pidato kenegaraan Presiden SBY yang berisi "bualan" tentang capaian keberhasilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraaan, padahal kenyataan mayoritas masyarakat hidup miskin dengan pendapatan pas-pasan. 

"85 persen pendapatan rakyat Indonesia di bawah 1,5 juta rupiah," tegas Masinton dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 21/8).

Ketiga, lanjutnya, rupiah anjlok hingga Rp 11.000 per dolar AS, yang telah meresahkan para pelaku usaha. Dan tentu saja, jika pemerintah tidak mampu menstabilkan rupiah, maka akan terjadi bencana tsunami ekonomi, PHK besar besaran, dan perusahaan banyak gulung tikar.

Masinton menilai terungkapnya berbagai skandal kasus suap dan korupsi yang melibatkan elit pejabat pemerintah dan elit pimpinan partai pendukung koalisi pemerintah bukti bahwa Presiden SBY ikut menyuburkan praktek korupsi. [ysa](rmol)

"Fahri Hamzah Merasa di Fitnah KPK, Mengalihkan Isu Agar Pejabat yang Terlibat Lolos"


2204254-fahri-hamzah-pks-pWakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menanggapi penyebutan namanya dalam persidangan kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Kamis (22/8/2013). Nama Fahri dilontarkan Menteri Pertanian Suswono, yang juga politisi PKS, saat bersaksi di persidangan dengan terdakwa Ahmad Fathanah. Fahri mengaku tak tahu mengapa dirinya dilibatkan. Ia menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja ingin memberikan persepsi negatif terhadap dirinya.
Menurut Fahri, awalnya, namanya dikaitkan dalam kasus itu setelah KPK menyita ponsel milik Fathanah. Dari ponsel tersebut, katanya, ditemukan sebuah foto saat Fahri duduk satu meja dengan Fathanah dan beberapa petinggi PKS lainnya.
Ketika bertemu dengan Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Fahri sempat menanyakan asal beredarnya foto tersebut. Fathanah menjawab, foto berasal dari KPK dan tersebar setelah ponsel milik Fathanah disita.
Anggota Komisi III DPR ini menyayangkan beberapa media yang memelintir pernyataannya terkait hubungan dengan Fathanah. Fahri menegaskan, ia mengenal Fathanah, tetapi tidak tertarik untuk mengenalinya secara mendalam.
“Fathanah ini temannya Pak Luthfi (Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS). Saya pasti kenal, tapi saya bilang saya tidak tertarik mengenal dia (Fathanah),” kata Fahri, saat dihubungi, Kamis (22/8/2013).
Saat ditanya mengenai pernyataan Menteri Pertanian Suswono yang menyatakan berada satu mobil dengan Fahri dan Fathanah di Makassar, ia menolak mengomentarinya. Ia kembali menegaskan bahwa namanya sengaja dikaitkan karena ada pihak yang ingin memberikan persepsi negatif terhadapnya.
Ia mengatakan, namanya disebut dua kali dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Ahmad Fathanah, yakni terkait foto dengan Fathanah dan percakapannya dengan Fathanah saat berada di Lombok.
“Saya tidak mau komentari satu-satu. Kalau saya kenal Fathanah sebagai sahabat, kan ada jejak saya di dalam handphone Fathanah (yang disita KPK). Ini KPK sengaja mem-black mail saya. Tapi, KPK tidak akan berani memanggil saya karena takut saya bongkar,” kata Fahri tanpa menjelaskan apa maksud dari ancamannya kepada KPK.
Disebut Suswono
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono kembali mengungkapkan pertemuannya dengan terdakwa kasus dugaan korupsi pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah. Suswono mengaku pernah tiga kali bertemu dengan Fathanah di rumah Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin pada 2012. Pertemuan itu adalah undangan sarapan pagi oleh Ilham yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Fathanah diketahui tak hanya mengenal mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Kali ini, Suswono mengungkapkan bahwa saat menuju rumah wali kota, Fathanah berada dalam satu mobil dengannya, Presiden PKS Anis Matta dan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah.
“Beliau ikut satu mobil, ada Anis Matta dan Fahri Hamzah dalam perjalanan ke rumah Wali Kota,” terang Suswono.
Suswono mengaku tak tahu persis mengapa Fathanah berada satu mobil dengannya dan kader PKS lain. Saat itu, dia mengenal Fathanah dengan nama Olong.
Menurut Suswono, Fathanah juga berusaha mengakrabkan diri dengannya. Ahmad Fathanah bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq didakwa menerima pemberian hadiah atau janji dari Juard dan Arya (Direktur PT Indoguna Utama) terkait kepengurusan kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut Rp 1,3 miliar. Keduanya juga didakwa tindak pidana pencucian uang. (fahry Hamzah)

Jumat, 16 Agustus 2013

Jero Wacik Harus Segera Di Tangkap KPK


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menangkap Menteri ESDM Jero Wacik. Sebagai menteri yang membawahi SKK Migas, Jero sudah barang tentu tahu dan ikut menikmati suap belasan miliar yang diterima Rudi Rubiandini dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited, perusahaan trader minyak mentah dan BBM yang berkantor di Singapura.

"Kami mendesak agar KPK segara menangkap Jero Wacik dalam kasus suap yang menimpa anak buahnya. Kami yakin dia ikut menerima suap," kata Presidium Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pertama, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (16/8).

Haris menegaskan tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak mengungkap keterlibatan Jero Wacik dan menangkapnya. Apalagi, anak buah Jero Wacik yang lainnya, yakni Sekjen ESDM Waryono Karyo, juga diduga kuat terlibat. Tim KPK telah menyita uang 200 ribu dolar AS di ruangan kerja Waryono.

Lebih lanjut Kamerad mendesak agar SKK Migas dibubarkan. Lembaga baru pengganti BP Migas yang dibubarkan MK belum lama ini hanya jadi tempat bercokolnya mafia migas pengeruk uang rakyat.

"Tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak menangkap Jero Wacik," pintanya.

Haris mengatakan patut diduga uang suap tersebut akan dialirkan untuk membiayai Konvensi Partai Demokrat, dimana Jero Wacik merupakan salah satu Majelis Tinggi Partai besutan Presiden SBY tersebut. Jika terbukti dana suap itu dialirkan ke Partai Demokrat, Haris mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membubarkan partai tersebut.

"KPK harus kerja keras, ungkap aliran dananya. Tidak mungkin dana sebesar itu akan dinikmati sendiri oleh seorang Rudi. Ini sudah akal-akalan Demokrat jelang pemilu. Bubarkan Demokrat sekarang juga," tandasnya.

Sejak penangkapan Rudi di kediamannya di Jalan Brawijaya VIII, Selasa (12) malam, KPK menyita uang lebih dari 1,2 juta dolar AS. Uang disita dari deposit box milik Rudi di Bank Mandiri senilai 350 ribu dolar AS, lalu 200 ribu dolar AS di kantor Sekjen Kementerian ESDM Wayono Karno, 60 ribu dolar Singapura dan 2 ribu dolar AS di kantor Rudi di gedung SKK Migas.

Di tempat yang sama, KPK juga menyita emas kepingan dengan nilai 180 gram.

Dari tangan Rudi, petugas KPK juga menyita 400 ribu dolar AS, sementara di rumahnya menyita 127 dolar Singapura dan 90 ribu dolar AS. Masih terkait kasus ini, KPK juga menyita 200 ribu dari rumah Deviardi yang ada di kawasan Pasar Minggu.[dem](rmol)

PDIP : Mana Empati Indonesia Kepada Pembantaian Mesir


Mesir menjadi contoh nyata bahwa pertarungan ideologi dan kekuasaan selalu mengorbankan rakyatnya sendiri.

Namun di luar pertarungan ideologi di internal mereka, Indonesia, sebagai negara yang memiliki hubungan historis dengan Mesir, hingga saat ini belum memiliki sikap yang tegas. Padahal sejatinya tragedi dan pembantaian kejam di Mesir, mengusik nilai-nilai kemanusiaan secara universal, termasuk bagi Indonesia.

Bila menengok sejarah, ungkap politisi PDI Perjungan, Dewi Aryani, Mesir dan Indonesia memiliki hubungan yang tak bisa dipisahkan.  Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia

"Mana empati Indonesia kepada Mesir?" tanya Dewi Aryani, sebagaimana disampaikan kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 16/8), sambil membandingkan sikap Indonesia dengan negara lain. Denmark misalnya sudah suspend aid ke Mesir, Perancis dan Jerman sudah summon Dubes Mesir, Ekuador bahkan sudah memanggil Duta Besarnya untuk pulang.

Dewi pun mendesak pemerintahan SBY secara tegas mengutuk tindakan militer yang membabi buta dan mendesak pemerintahan Mesir hasil kudeta untuk menghentikan segala tindak kekerasan. Pemerintah Indonesia, tidak bisa hanya bisa diam dan menonton saja. Pemerintah Indonesia harus segera meminta organisasi negara-negara Islam (OKI) untuk mengadakan rapat, mencari solusi, dan menjadi penengah.

"Jika perlu Indonesia yang memdiasi," tegas Dewi, yang juga anggota Komisi VII DPR, sambil menegaskan bahwa apapun alasannya, tidak ada justifikasi untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis. [ysa](rmol)