Selasa, 09 Juli 2013

Bupati Kuningan Harus Bertanggung Jawab Atas Kenaikan Gas 3 Kg


Kenaikan harga gas 3 kg yang ilegal disesalkan oleh banyak pihak. Mereka mendesak Bupati Kuningan H Aang Hamid Suganda bertindak tegas, sekaligus meminta pertanggungjawaban dari Hiswanamigas sebagai pelaku sepihak.
“Hiswanamigas itu kan pihak swasta. Kok enak sendiri saja menaikan harga gas 3 kg. Sedangkan urusan gas 3 kg kan urusan pemerintah dengan subsidinya. Kalau menaikan harga pun ya harus oleh pemerintah dong,” sesal Sekretaris LSM Cipayung, Adang Romadona, Minggu (7/7), kepada Radar.
Menurut Adang, rakyat saat ini semakin dibebani. Masih berat menanggung beban dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah, pihak swasta Hiswanamigas kini malah memberikan beban tambahan dengan menaikan harga gas 3 kg secara sepihak.
Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat, sangat tidak setuju dengan kenaikan harga gas 3 kg. Apalagi kenaikan dilakukan sepihak, diam-diam dan tanpa ada sosialisasi ke masyarakat. Yang paling fatal tidak ada rujukan kenaikan dari pemerintah pusat dan Surat Keputusan (SK) Bupati Kuningan.
“Jangan melihat karena masyarakat diam, Hiswanamigas seenaknya menaikan harga. Saya melihat dan merasakan langsung bagaimana masyarakat saya terus berkeluh kesah segala harga harus naik. Apa mereka harus demo. Punya kekuatan apa warga miskin untuk demo. Mereka hanya bisa mengelus dada. Sakit pak,” koar Umar dengan nada keras
Ia memalumi nilai kenaikan tidak seberapa. Tapi jika pemakaian gas 3 kg intens, bisa menjadi beban tambahan. Iapun meminta Hiswanamigas tidak hanya melihat kalangan ekonomi menengah ke atas. Lihatlah masyarakat kalangan ekonomi kebawah.
Apalah artinya BLSM yang diterima oleh masyarakat miskin, kalau harga gas 3 kg yang menjadi kebutuhan sehari-hari harus naik juga.
“Pak bupati saja yang punyak hak, tidak menaikan harga. Kenapa Hiswanamigas seberani itu,” tanya dia.
Umar mendesak, tindakan Hiswanamigas yang menaikan harga gas 3 kg tanpa direkomendasi oleh pemerintah menjadi perhtaian serius Bupati H Aang Hamid Suganda. Bupati harus menegur, kemudian memanggilnya untuk dimintai pertanggungjawaban.
Pihaknya sendiri mendesak, Hiswanamigas segera mencabut edaran kenaikan harga gas kg ke agen dan pangkalan.  Ia menilai Hiswanamigas tengah memperkaya diri diatas penderitaan rakyat kecil yang masih trauma dengan kenaikan harga sembako akibat kenaikan harga BBM.
“Jangan menunggu rakyat marahlah. Ingat, uang kecil bagi rakyat itu besar,” tandasnya.(tat)(rc)

0 komentar:

Posting Komentar