Kami yakin Allah SWT mengirinkan sebuah isyarat besar kepada kita semuanya bahwa ini adalah momentum pemebenahan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS

Kami yakin Allah SWT mengirinkan sebuah isyarat besar kepada kita semuanya bahwa ini adalah momentum pemebenahan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS

Kami yakin Allah SWT mengirinkan sebuah isyarat besar kepada kita semuanya bahwa ini adalah momentum pemebenahan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS

Tampilkan postingan dengan label jawabarat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jawabarat. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 September 2013

" Pelantikan Wali Kota-Wakil Walikota Bandung Bertabur Bintang Tokoh Nasional"

Pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih periode 2013-2018 Ridwan Kamil-Oded M Danial, Senin (16/9) akan dihadiri 4 tokoh nasional. Mereka yang diundang khusus oleh pasangan Ridwan-Oded yaitu Abdul Rizal Bakri (ARB), Jusuf Kalla (JK), Prabowo dan BJ Habibie.

"Selain empat tokoh nasional diundang juga sesepuh Jabar, mantan wali kota dan tujuh pasangan para calon wali kota pada pemilihan wali kota 2013," ujar Kasubag Humas Setwan DPRD Kota Bandung, Agus Supamana saat jumpa pers di Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Rabu (11/9).

Sedangkan kehadiran Wali Kota Bandung Dada Rosada belum bisa dipastikan karena masih menunggu izin KPK.

"Kedatangan Pak Dada mungkin masih menunggu izin dari KPK. Sampai saat ini belum ada keputusan dari KPK," ujarnya.
Agus mengatakan, pisah sambut setelah pelantikan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Dada. "Hasil rapat koordinasi, ada kemungkinan acara pisah sambut tetap ada dan diwakili oleh Pak Ayi," terangnya.  (*)(tribun)

" Ahmad Heryawan Di Desak Jadi Capres oleh Komunitas JABAR" Maju Terus

Bandung - Jaringan Barisan Rakyat (JABAR) mendorong munculnya kepemimpinan nasional dari Jawa Barat. Tokoh Jabar yang layak diusung versi mereka adalah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat.

JABAR merupakan gabungan elemen masyarakat dari organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, oganisasi komunitas, di antaranya dari BBC Barools.

Menurut Ketua Umum BBC Barolls Dian Rahadian, tokoh Sunda harus muncul sebagai komitmen kongkrit masyarakat Jawa Barat terhadap kemajuan Indonesia. Apalagi Jawa Barat merupakan penyumbang terbesar suara pada politik di Indonesia.

"Bayangkan, kurang lebih 44 juta jiwa populasi penduduk Jawa Barat. Angka yang sangat besar dan akan menjadi preseden negatif jika dari sebanyak itu tidak melahirkan putera terbaik Jawa Barat sebagai calon pemimpin republik ini," ujar Dian saat ditemui di Hotel Horison Jalan Pelajar pejuang Kota Bandung, Senin (9/9/2013).

Menurut Dian, JABAR akan fokus terhadap gagasan perlunya lahir pemimpin nasional dari Jawa Barat. Bahkan terus melakukan konsolidasi dan kekuatan potensi tokoh Jawa Barat untuk mendorong kepemimpinan nasional yang terbuka memiliki konsep, kompetensi, komitmen, dan jaringan.

"Jumhur Hidayat dan Ahmad Heryawan merupakan representasi generasi muda dan putera daerah Jawa Barat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, adaptif dengan nilai kultural masyarakatnya (kesundaan)," tuturnya.

Dian menjelaskan, JABAR mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi pergantian kepemimpinan nasional dengan memunculkan figur pemimpin dari tokoh Jawa Barat. Kemudian mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk tidak memilih partai yang tidak mengakomodir lahirnya Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari putera daerah Jawa Barat.

"Banyak kampus di Jawa Barat telah melahirkan sumber saya manusia yang unggul, tangguh dan berdaya saing adalah aset bangsa. Saat ini sudah waktunya merespons gagasan tentang perlunya lahir pemimpin nasional dari Jawa Barat. Kilangbara atuh, bapa jadi patani, maneh mah kudu jadi pamingpin," tegasnya. [gin](inilah)

Jabar Yang Dipimpin Ahmad Heryawan Mendapat Penghargaan Kembali WTP 2 Tahun Berturut-turut " For Presiden"

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk kesekian kalinya menerima Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono.

Penghargaan diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2013).

Menanggapi penghargaan yang ke-116 tersebut, Heryawan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian prestasi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2 tahun berturut-turut, yang diikuti dengan penghargaan dari Pemerintah RI adalah bukti pengakuan publik atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Selama 2 tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat opini WTP dari BPK RI, untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Semuanya itu merupakan bukti keseriusan kita dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel dan tersaji dengan baik. Semua prestasi itu berkat dukungan semua pihak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih," kata Heryawan dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Kamis (12/9/2013)

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menegaskan reformasi bidang keuangan tingkat keberhasilannya tergantung pada bagaimana kebijakan pimpinan lembaga atau kepala daerah yang bersangkutan. Hal itu penting karena terkait dengan pengelolaan keuangan, penatausahaan asset dan manajemen sumberdaya manusia.

"Setelah dikaji lebih dalam bahwa tingkat keberhasilan itu tergantung pada kemampuan dan gaya kepemimpinan," ujarnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri dalam laporannya kepada Wakil Presiden, menyatakan acara ini merupakan agenda tahunan. Dan untuk tahun ini mengambil tema "Membangun Sinergi Menuju WTP". Reformasi bidang keuangan yang sudah dilaksanakan mampu meraih kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Meningkatnya raihan opini WTP dan menurunnya opini disclaimer atas semua lembaga/kementerian dan pemerintah daerah adalah bukti membaiknya laporan keuangan dan akuntasi," ungkapnya.

Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 yang berlangsung satu hari ini dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tinggi, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota DPR, Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, pejabat eselon 1-3 kementerian dan daerah. Selain acara pembukaan dan pemberian penghargaan, juga ada presentasi dari sejumlah pemakalah.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden didampingi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada lembaga Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Perdagangan, Hukum dan Ham, ESDM, Kehutanan, PU, Agama, LH, KUKM, PPA, BUMN, PDT, Keuangan, Sosial, Ristek, BPK, Pertahanan, Industri, Kesehatan, Polri, PPATK, Menkopolhukham, Menko Perekonomian, Menko Kesra, LAN, Lemhanas, dan BIN.

Berdasarkan laporan panitia, ada 15 Gubernur yang mendapatkan penghargaan karena mencapai opini WTP. Selain Provinsi Jawa Barat, antara lain Sumbar, Jambi, Bengkulu, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Sulteng, Riau, Kepri, Kalbar, DIY, NTB, dan Lampung. Selain itu ada sejumlah Kabupaten/Kota yang juga mendapatkan penghargaan, di antaranya Kota Banda Aceh, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Muko-Muko serta Kota Yogjakarta.[jul](inilah)

Subhanallah " Aryani memperjuangkan Jilbab Sampai Ke Amerika"

Perjalanan hidup Ranti Aryani menjadi inspirasi bagi umat Islam, khususnya kaum hawa. Betapa tidak, sejak dia memutuskan untuk menutup aurat dengan jilbab, banyak diskriminasi yang harus dialami. Bahkan, di negerinya sendiri, Indonesia.

Pada masa Orde Baru, perempuan yang kini menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) itu teringat pengalamannya saat menjadi siswa SMAN 1 Bogor. Saat itu, dia tersandung dengan aturan yang dikeluarkan sekolah.

“Dulu, peraturan seragam sekolah itu diatur oleh Depdikbud. Ada guideline sendiri terkait keseragaman tertentu yang harus dan wajib diikuti. Saat itu jilbab termasuk artikel tambahan. Makanya, jilbab saat itu dilarang pemerintah Orde Baru,” kata Ranti saat ditemui INILAH.COM pada acara bedah buku yang ditulisnya, In God We Trust: Merentang Hijab dari Indonesia sampai Amerika, di Masjid Salman ITB, Jalan Ganecha, Kota Bandung, Jumat (23/8/2013).

Perempuan kelahiran 1 April 1972 itu menceritakan, karena pelarangan tersebut, kasusnya naik hingga ke Pengadilan Bogor. Dengan bantuan orang tua dan sahabatnya yang senasib, Ranti dan kawan-kawan dibantu lembaga bantuan hukum menggugat sekolahnya ke pengadilan atas perlakuan yang tak adil itu.

Namun, belum tuntas permasalahan di meja hijau, wali kota Bogor saat itu mendamaikan antara pihaknya dan sekolah. Akhirnya, Ranti kembali masuk ke sekolah. Berdasarkan pengalamannya pada tahun 1980-90an itu, Ranti kini bisa tersenyum lebar. Sebab, kini tak ada lagi diskriminasi yang dialaminya tak ada lagi. Bahkan, dia senang melihat perempuan Indonesia sekarang bisa bebas menentukan pilihan untuk mengenakan jilbab.

Ujian hidupnya tak berakhir sampai di situ. Di kemudian hari, saat berkarier di United States Air Forces (USAF) diskriminasi serupa terjadi kembali. Ranti dilarang mengenakan jilbab saat menjadi tentara angkatan udara di negeri Paman Sam. Dia hijrah ke AS karena ikut suami, Richard Bennet yang menikah pada 1997.

Pilihan untuk pergi ke kampung halaman suaminya itu sesuatu yang logis. Sebab, katanya, saat itu di Indonesia sedang terjadi krisis moneter yang tidak memungkinkan untuk suaminya tinggal lebih lama di Indonesia. Dia menyebutkan, suaminya yang Muslim itu dulu pergi ke Indonesia sebagai seorang kandidat meraih PhD untuk regional economy di Cornell University.

“Setelah saya lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Moestopo Beragama, saya mengikuti ujian persamaan di New York University. Usai lulus pendidikan kedokteran gigi itu saya program praktik residensi selama beberapa tahun. Dari beberapa klinik, saya memilih berpraktik di Lanud AU AS Maxwell, Alabama. Buat saya yang penting adalah further education, new graduate harus menjalani program residensi. Program di USAF itu bergengsi dan terbaik di AS. Itu yang saya pilih, education-nya itu,” tuturnya.

Di tempat barunya, Ranti kembali mengalami diskriminasi karena tak mau menanggalkan jilbabnya dalam seragam dinas tentara. Pengalaman sekolah semasa di Bogor terulang kembali. Ranti kali ini juga berupaya melawan diskriminasi.

Perjuangan Ranti tak mudah. Dia harus memberikan pengertian tentang jilbab dan keyakinannya sebagai kaum minoritas di AS, apalagi pascatragedi 11 September 2001 atau akrab dikenal 9/11. Peristiwa pengeboman gedung WTC itu memberikan trauma nasional bagi rakyat AS, islamofobia meningkat. Ranti mengalami ironi sekaligus pandangan lain di negeri Paman Sam itu.

Setelah mengalami penolakan dari rekruter di AU AS, akhirnya AU AS menerima Ranti. Seorang rekruter mengatakan hak Ranti dijamin oleh peraturan dari Kementerian Pertahanan AS (Departmen of Defence/DOD), DOD 13000.17 yang menjamin praktik keagamaan di angkatan bersenjata AS. Sang rekruter mengatakan hijab bukan menjadi masalah.

“Peraturan DOD itu turun karena dulu ada seorang kapten Yahudi yang memakai yarmulka (penutup kepala pria Yahudi). Nah bila yarmulka masuk ke semua peraturan itu, sekarang ada masalah jilbab yang muncul. Saya melihat poin DOD itu semuanya masuk, aman, bahwa jilbab tak mengganggu keamanan dan aktivitas,” jelasnya seraya menyebutkan kini pun para pria sikh pun bisa menggunakan sorban di kepala.

Namun, jaminan sang rekruter yang mengatakan jilbab tak masalah ternyata jauh berbeda dalam praktiknya di lapangan. Saat itu pasca 9/11 pada 2001, islamofobia dan stigma Islam adalah agama kekerasan masih melekat kuat di benak warga AS, baik di kalangan sipil maupun militer.

“Niat pemerintah mengakomodasi, tapi interpretasi di lapangan itu agak sulit. Kalau melihat kembali, pengalaman mengakomodasi jilbab ini AS baru berusaha karena masih ada trauma nasional 9/11. Saya masuk setelah 9/11, misinterpretasi di AS itu masih banyak sekali. Saat 9/11, media menampilkan di beberapa bagian di dunia muslim malah bergembira ria, padahal saya saat itu sangat sedih sekali. Pada titik itu saya bisa mengerti mengapa mereka berhati-hati,” jelas perempuan kelahiran Bogor, 1 April 1972 ini.

Pandangan berbeda sudah dia terima sejak mendaftar ulang di AU AS di Lanud Maxwell, Montgomerry, Alabama. Ranti yang berjilbab ditemani suaminya untuk melakukan daftar ulang. Saat itu Ranti sudah diterima di AU AS, sebagai dokter gigi tentara berpangkat kapten.

Pengalaman menjadi dokter di AU AS itu itu berakhir pada September 2004. Setelah perjuangan selama 14 bulan melawan diskriminasi di AU AS, Ranti akhirnya mundur. Ranti menyadari betul itu merupakan bagian dari melakukan usahanya sebagai hamba Allah SWT di dunia. Sementara dalam hati, kata dia, kita berserah diri sepenuhnya kepada Sang Khalik.

Kini, Ranti menjadi seorang dokter gigi sipil dan berpraktik di Philadelphia. Tetapi, diskriminasi belum berarti usai di dunia sipil. Namun, dukungan kuat dari suami itu diakuinya sangat membantu untuk menjalani semua ujian sebagai sorang muslimah sejati.[jul](inilah)

Minggu, 01 September 2013

"PKS : Silahkan KPK Bongkar Status Sengman,Dalam Kasus Impor Sapi"



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kesaksian yang muncul dalam persidangan kasus suap impor daging sapi.

Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, institusi tindak kejahatan korupsi itu harus mengungkap setiap kesaksian yang muncul dipersidangan.

"Sekecil apapun silahkan dibuka (Soal Sengman). Jadi pedang keadilan jangan hanya tajam kebawah tapi juga harus tajam ke atas. Tegakkan keadilan sejelas-jelasnya," kata Mardani, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Menurutnya, kesaksian putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, Ridwan Hakim yang menyebut nama Sengman yang menerima senilai Rp 40 milliar harus ditindaklanjuti. Dimana, Sengman disebut sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Mari kita jauhkan unsur politik dari proses hukum. Kami serahkan ke persidangan," tegasnya.

Nama pengusaha asal Pelembang, Sengman Tjahja mencuat di Pengadilan Tipikor Jakarta, setelah Ridwan Hakim, menyeret nama Sengman dalam kasus dugaan korupsi impor daging sapi yang diungkap KPK.

Ridwan yang hadir sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah menyebutkan pernah memberikan uang sebesar Rp40 miliar kepada Sengman. Namun yang mengagetkan, Ridwan menyebut Sengman sebagai utusan Presiden (SBY). [mes)(inilah)

"Staff Khusus Presiden Mengakui Mendengar Nama Sengman"

Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang Informasi, mengaku jujur pernah mendengar nama pengusaha asal Palembang, Sengman.

"Saya pernah dengar namanya. Namun saya tidak tahu hubungannya dengan SBY," kata Heru ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (31/8/2013).

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap impor sapi di Tipikor dua hari lalu dengan terdakwa Ahmad Fatanah, nama SBY disebut.

Dalam rekaman percakapan Fatanah dan Ridwan Hakim (Putra Ketua Majelis Syuro PKS), didengarkan suara Fatanah yang menyampaikan kepada Ridwan bahwa Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra. Saat ditanya Sengman siapa, Fatanah mengatakan dia adalah utusan Presiden SBY.

Politisi Demokrat Marzuki Alie bahkan mengakui kenal dengan Sengman sebagai sesama orang Palembang.

Muncul spekulasi bahwa Sengman, pengusaha properti ternama asal Palembang itu, adalah salah satu penyandang dana SBY dalam Pemilu lalu.
"Setahu saya tidak ada nama itu (Sengman) dalam tim kampanye SBY," kata Heru Lelono.(tribunnews)

Senin, 26 Agustus 2013

"Pak Harto Sangat Tegas Penolakan Penyelenggaraan Miss World"


Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas dalam menyikapi polemik penyelenggaraan Miss World di Indonesia.                    Habib mengambil contoh sikap mantan Presiden Soeharto saat ada polemik terkait keikutsertaan Indonesia dalam ajang kontes kecantikan."Waktu di zaman Pak Harto, ketika ada kelompok yang berniat mengirimkan Putri Indonesia ke Miss World atau Miss Universe, Ibu Min Sugandi saat itu menteri pemberdayaan wanita meminta pertimbangan presiden dulu. Besoknya, Bu Min katakan, bapak (Pak Harto) sampaikan itu bukan budaya kita," ujar Habib Rizieq dikutip dari situs resmi FPI, Minggu (25/8/2013).
Habib Rizieq menjelaskan saat itu Presiden Soeharto dengan tegas menyatakan penolakannya karena kontes tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan lokal Indonesia. Ketegasan Soeharto saat itu langsung mengakhiri polemik yang ada.



"Cuma satu kalimat, itu bukan budaya kita. Langsung berhenti (polemiknya), tidak ada putri Indonesia yang dikirim ke Miss Universe atau Miss World. Mestinya begitu wibawa seorang presiden, tidak usah repot-repot dengan SK, kepres, atau rapat kabinet berkepanjangan, cukup presiden ambil inisiatif dengan tegas bahwa pergelaraan miss world bertentangan dengan nilai-nilai norma agama dan kearifan lokal dan budaya kita, batalkan," ujarnya.

Ia juga menegaskan FPI akan tetap menolak penyelenggaraan Miss World di Indonesia dan akan terus menyuarakan penolakan tersebut. Ia berharap Presiden SBY dapat bersikap tegas terkait polemik tersebut.

"Kita tunggu kewibawaan presiden kita, ketegasannya untuk melarang miss world," tegasnya.
Kontes Miss world sesuai rencana akan digelar pada akhir September 2013. Bali, Jakarta, dan Bogor rencananya akan digunakan untuk perhelatan acara. [rok] (inilah)

Rabu, 21 Agustus 2013

"Karena Tekanan Partai Penguasa, Rudi Rubiandini Terpkasa Korupsi"


Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini mengaku sangat menyesal atas penangkapan dirinya oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Rudi juga mengaku terpaksa menerima suap lantaran adanya suatu tekanan.
Begitu kiranya isi surat permohonan maaf yang konon ditulis Rudi sendiri. Surat tersebut beredar melalui Blackberry Messenger (BBM), sejak Sabtu (18/8) malam. 

Disebutkan, mantan wakil menteri ESDM tersebut sangat terjepit atas adanya permintaan dana besar dari pengurus partai berkuasa yang hendak melakukan konvensi. Di sisi lain, ia sedang terbebani biaya perawatan ibunya di salah satu rumah sakit di Bandung, ditambah cicilan pembayaran rumah di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, yang masih menjadi tanggungannya.
Alasan itu pula, disampaikan, Rudi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama rekan-rekan kerjanya di SKK Migas karena tertangkap tangan oleh KPK. Ia berharap, kasus yang menimpanya bisa dijadikan pelajaran bagi rekan-rekan kerjanya di SKK Migas, khususnya dan di industri Migas pada umumnya. 

Berikut isi surat tersebut:

"Kepada seluruh rakyat Indonesia saya memohon maaf atas apa yang telah saya lakukan sehingga saya tertangkap oleh KPK. Dan kepada rekan-rekan kerja di SKK MIGAS saya juga memohon maaf atas apa yang terjadi kepada diri saya dan saya berharap apa yang terjadi pada diri saya ini menjadi pelajaran berharga bagi rekan-rekan di SKK MIGAS khususnya dan di Industri Migas pada umumnya.

Karena kalau saya boleh mengatakan apa adanya apa yang telah saya lakukan bukanlah semata atas kehendak saya pribadi namun saya lebih kepada situasi yang membuat saya terjepit karena adanya permintaan dana yang cukup besar kepada saya dari pengurus partai berkuasa yang akan melakukan konvesi.

Permintaan dana tersebut mereka lakukan hampir setiap saat kepada saya dan seringkali tidak mengenal waktu, sementara disatu sisi saya pribadi juga tidak mempunyai dana seperti yang mereka minta, apalagi saat ini saya juga sedang memikirkan ibu saya yang sedang sakit disalah satu rumah sakit di Bandung dan juga saya masih punya kewajiban pelunasan pembayaran rumah di jalan Brawijaya yang belum saya lunasi sepenuhnya, dan dalam situasi seperti itulah saya tidak dapat menolak uang yang disodorkan kehadapan 

saya dengan harapan saya dapat mengurangi tekanan permintaan dana dari pengurus partai berkuasa yang sejujurnya sudah sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi saya dalam bekerja untuk memperbaiki Industri Perminyakan di tanah air.

Demikian permohonan maaf ini saya ucapkan dengan rasa penyesalan yang mendalam, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan."[wid](rmol)


Senin, 19 Agustus 2013

Bendahara Umum Golkar Di Periksa Oleh KPK


Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto diperiksa KPK.Pengacara Setya Novanto, Rudi Alfonso mengatakan, kliennya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rusli Zainal, Gubernur Riau non aktif. Sebelumnya Setya juga pernah diperiksa KPK dalam kasus yang sama dengan tersangka Lukman Abbas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau.
Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengurusan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang penyelenggaraan PON Riau, Senin 19 Agustus 2013. Politikus Golkar itu tiba di KPK sekitar pukul 08.30 WIB. Didampingi tim pengacaranya Setya enggan berkomentar.


"Sebagai saksi Rusli Zainal, karena ini adalah perkara lanjutan Lukman Abbas, beliau kan (dulu) saksi Lukman Abbas, secara otomatis beliau saksi untuk Rusli Zainal," kata Rudi di Gedung KPK.

Rudi mengaku belum mengetahui materi pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada kliennya. "Nanti deh kalau sudah selesai saya kasih press release. nanti saja," ujar Rudi.

Penyidik KPK pernah menggeledah ruang kerja Setya Novanto di DPR pada 19 Maret 2013. Saat itu, penggeledahan terkait dengan tersangka Rusli Zainal.

Selain ruang Ketua Fraksi Golkar itu, KPK juga menggeledah anggota fraksi Golkar, Kahar Muzakir. Penyidik mengamankan sejumlah berkas dan tas hitam dari dua ruangan politikus Golkar itu. (eh)(viva)

Kamis, 01 Agustus 2013

"Kader Partai Golkar, Setyo Novanto Terlibat Korupsi Baju Hansip" Kata Nazarudin.


Lama tak tersengar, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat kembali melantunkan "nyanyian". Kali ini giliran Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto, sasarannya. Nazar menuding Setya terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasokan barang kelengkapan perorangan petugas perlindungan masyarakat alias hansip pada pengamanan Pemilu 2009.

"Itu (proyek baju hansip) yang bertanggung jawab Setyo Novanto," kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Nazar tidak menjelaskan detail keterlibatan Setya. Dia mengklaim telah memberikan keterangan terkait Setya kepada penyidik KPK dalam pemeriksaan yang berlangsung sejak siang tadi.

"Yang penting ini bulan puasa, saya janji kepada rakyat Indonesia saya buka semua yang saya tahu. Saya tidak mau menambah atau mengurangi," demikian Nazaruddin.

Kasus dugaan korupsi pengadaan baju Linmas Pemilu 2009 saat ini tak jelas penanganannya di KPK. Padahal kasus tersebut dilaporkan ke KPK sejak 4 Oktober 2011, dengan bukti laporan No. 010/KOALISI-LSM-LP/X/2011. 

Kasus dugaan korupsi dilaporkan Koalisi LSM yang terdiri dari Indonesia Pemantau Aset (INPAS) dan Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I). Proyek tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) Kemendagri. Pengadaan dibagi menjadi 18 paket dengan pagu anggaran Rp 560 miliar.

Diduga terjadi penggelembungan harga (mark-up) dengan nilai yang cukup signifikan hingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 231 miliar.[dem](rmol)

Rabu, 31 Juli 2013

"The White Hair Man Disebut, PAN Cari Kambing Hitam"


Panggilan “The White Hair Man” yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencuat dalam sidang lanjutan kasus suap impor daging sapi dengan saksi Maria Elizabeth Liman. PAN menilai penyebutan nama Hatta sudah sangat politis. 
“Ini sangat politis. Kami yakin ini konteksnya jalur birokrasi kantor menko dengan mentan. Jadi tidak ada keterlibatan individu, partai politik, atau apa pun. Yang berhak menjelaskan itu kementerian,” ujar Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto saat dihubungi, Selasa (30/7/2013). 

Menurutnya, seluruh pernyataan yang menyeret nama Hatta Rajasa hanya keluar dari lingkaran orang PKS ataupun pihak yang dekat dengan PKS. Bima menilai, PKS sedang berupaya mengarahkan kasus ini kepada Hatta sehingga Luthfi tidak dituduh sebagai dalang utama. 


PKS, lanjutnya, berusaha mengaitkan peranan Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Kementerian Pertanian. Padahal, Bima menilai bahwa penambahan kuota impor itu adalah wewenang menteri pertanian.


“Saya kira PKS coba kaitkan, padahal Pak Hatta tidak ada peranannya sama sekali. Penyeretan nama Pak Hatta ini supaya tidak semuanya tertuju pada PKS, seolah sekarang kan PKS yang menjadi master mind utama. Dibuat seolah-olah korupsi struktural bukan untuk kepentingan partai. Ini sudah sangat politis,” tukas calon wali kota Bogor itu.


Saat ini, lanjut Bima, PAN masih mempelajari kasus ini untuk mengambil tindakan selanjutnya. Bima menyebutkan, kader-kader PAN sudah ramai membicarakan soal nama Hatta yang disebut dalam kasus-kasus ini. Tetapi, ia memastikan kader PAN masih solid dan tidak terpengaruh sama sekali.

“Kami masih pelajari. Kalau sudah kelewatan, jelas akan ada langkah hukum. Kalau sudah tidak benar kan namanya pencemaran nama baik,” imbuhnya. 

Sebelumnya, nama Hatta Rajasa kembali disebut oleh Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman ketika bersaksi untuk terdakwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (29/7/2013) kemarin. Di dalam persidangan itu, Elizabeth menyebut Hatta dengan julukan “The White Hair Man”. 

Menurut Elizabeth, julukan itu diberikannya karena tidak mengerti ketika pengusaha Elda Devianne Adiningrat yang akrab disapa Bunda menyebutkan seseorang dengan sebutan "Si Uban". Menurut Elizabeth, Elda berjanji mengusahakan permohonan penambahan kuota impor daging buat PT Indoguna Utama ke Hatta Rajasa.(okezone)

Misrawi " Mengiklankan Diri Lewat Kotoran yang Nazis"

Oleh : Ali Zadulur

Dalam kasus pembantaian yang dilakukan orang liberal yang berbaju militer di mesir, kaum liberal di Indonesia juga sama melakukan serangan yang menistakan Islam dan ikut memperkeruh suasana, memang kaum liberal sudah dari nenek moyang nya hingga kini tidak mungkin bersahabat dengan kaum Islamis. kaum liberal merupakan cucu dari zionis Israel Laknatullah

Kenapa Kaum Liberal selalu dendam terhadap kaum Islamis karena pada diri Kaum Liberal merasa ada ancaman terhadap pendaringan mereka, kaum liberal selalu menjual ide-ide nyeleneh keislaman serta menjual harga diri bangsa kaum liberal selalu memandang siapa yang bermanfaat maka dialah yang di
sokong dan siapa yang menjadi ancaman maka dialah yang akan di singkirkan

Yang terakhir muncul ucapan yang keluar dari kader liberal Zuhairi Misrawi mengomentari kejadian berdarah di mesir tidak selayaknya di ucapkan oleh orang yang mengaku Islam, bahkan ucapannya lebih buruk dari yang keluar dari "pantat ayam"

Zuhairi Misrawi selain menebarkan kebencian terhadap kaum islamis Misrawi juga memberikan statemen untuk iklan caleg di 2014, jadi menyelam sambil bakar ikan. oleh sebab itu biarlah Misrawi berceloteh yang aneh-aneh, bahkan Misrawi juga tidak mewajibkan shalat maka tidak menutup kemungkinan buat menaikkan rating promosi dirinya Misrawi akan terus membuat statemen yang lebih jijik dari kotoran, tinggal kita tunggu saja balasan dari Allah Swt

Selamat Misrawi Anda mulai terkenal ke seantero dunia maya lewat statemen yang nyeleneh  serta kotor dan Kita juga akan menunggu kabar akan kekuasaan Allah  maha Kuasa yang akan memperhitungkan segala apa yang diperbuat Hambanya

Minggu, 28 Juli 2013

Fahmy Irfansyah Caleg PKS No. 6 Berbagi Santunan

DPRa Abadijaya : 26/07/2013 Dpra Abadijaya melakukan kegiatan santuanan 25 anak yatim dan 20 dhuafa diselenggarakan di tempat kediaman Fahmy Irfansyah Jl. Amil Ali No.90 Lingk. Cipayung RT.03 RW.01 Abadijaya, Depok Timur.Fahmy Irfansyah merupakan  ketua DPRa Abadijaya dan juga sebagai Calon Legislatif Nomor Urut 6

Acara santunan ini di hadiri juga oleh Andyarini Kencana Wungu Anggota Legislatif PKS Komisi D, Lurah Abadijaya, Tokoh masyarakat undangan serta kader PKS setempat

Santunan ini bertujuan untuk memberikan perhatian DPRa PKS Abadijaya terhadap warga sekitar yang khususnya anak yatim dan dhuafa, dan juga untuk meringankan beban mereka walau santunan ini hanya sealakadarnya tapi mudah-mudahan bermanfaat buat mereka, ujar Fahmy Irfansyah

 


"Pembangunan Monorel Pemprov Jabar Akan Disiapkan Pemerintah Pusat"

Menteri Perhubungan EE Mangindaan, mengatakan pemerintah pusat mendukung penuh strategi dan langkah Pemprov Jabar dalam mengembangkan monorel di kawasan Bandung Raya.

"Kami sangat mendukung. Ini strategi tepat dan langkah cepat. Kita memang harus membuat perencanaan yang terintegrasi," kata Mangindaan di Bandung, Jumat (26/7).

Menhub menjawab masalah ini saat dimintai tanggapannya tentang kesepakatan kerja sama yang ditandatangani pekan lalu antara China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) dan Gubernur Jabar.

Kerja sama yang disepakati dengan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Cina tersebut meliputi pembuatan rencana induk sistem transportasi massal terintegrasi jangka panjang di kawasan Bandung Raya.
Disepakati pula pelaksanaan studi kelayakan pembangunan infrastruktur monorel di kawasan Bandung Raya. Khusus proyek monorel, pengerjaan fisiknya diprediksi mulai 2015.

Menurut Mangindaan, terkait rencana pembangunan monorel di kawasan Bandung Raya, pemerintah pusat pun siap mengalokasikan anggaran. Namun Mangindaan belum bisa menyebut jumlah anggran yang disiapkan untuk mendukung pembangunan monorel di Kota Bandung.
"Belum kami hitung berapa anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk monorel Bandung Raya," kata Mangindaan.

Menurut Mangindaan, pemerintah pusat mendukung penuh proyek monorel Bandung Raya karena dirancang bakal terintegrasi dengan program Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan, kata Mangindaan, tengah memikirkan untuk menghidupkan kembali jalur kereta api Cianjur-Bandung, Bandung-Kertajati (Majalengka).
"Itu harus ada. Jadi nanti itu connect dan itu harusnya satu paket," ujarnya.

Menurut Mangindaan, jika koneksi jalur monorel Bandung Raya dengan rute luar se-Jabar terkoneksi, maka kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya akan berkurang.
"Rencana Gubernur Jabar harus sukses. Kalau tidak, maka lima tahun lagi, warga Bandung begitu keluar rumah langsung ketemu macet," katanya. (san)(tribunnews)

Rabu, 24 Juli 2013

Ketua DPC Sukmajaya, Ungkapkan Rasa Cintanya


Katanya, cinta itu sederhana, ketika ada yang memperhatikan saja, itu sudah cukup.
Katanya cinta itu indah, ketika setiap saat kita bisa bertemu dengannya
Katanya cinta itu menjadi pelengkap hidup ini,ketika kita menyapa, mereka membalas
Cinta..cinta dan cinta, yang berusaha kita tebarkan keseluruh penjuru mata angin
Yang dapat menebarkan wewangian disepanjang jagat alam raya.

Disini ada kami, yang berusaha menebarkan Cinta itu,,,,sebut saja dengan Ta’jil On the Road, yang kita kemas seistimewa mungkin, di titik-titik masa yang menyebar di 79.000 kelurahan seluruh Indonesia.
Subhanallah..diantara harga-harga yang mulai melambung meninggalkan jejak keluh dan kesah masyarakat, ternyata ada barisan yang sangat luar biasa besarnya, yang selalu berusaha untuk menyelami hati dan menyentuh lara yang membelenggu mereka.

Kami, dari Kecamatan Sukmajaya Depok, yang terdiri dari 6 DPRa (DPRa Abadijaya, DPRa Baktijaya, DPRa Cisalak, DPRa Mekarjaya, DPRa Sukmajaya dan DPRa Tirtajaya) ikut serta meramaikan program nasional tersebut. “Alhamdulillah, saya merasa bangga sekali, karena bisa turut berbagi, memberikan ta’jil dan terjun langsung bersilaturrahim dengan masyarakat luas. Ada rasa haru yang menyapa hati saya, melihat perjuangan para kader yang sangat luar biasa, kontribusi yang mereka lakukan dari mulai mempersiapkan ta’jil, berkoordinasi sampai titik waktunya..subhanallah” ungkap Ustad Widhy Prasetyo, ketua DPC PKS Sukmajaya, yang juga diamanahkan menjadi calon anggota legislatif dengan nomer urut 3.

Kegiatan kemarin, tidak hanya dilakukan dijalan-jalan saja, tetapi menyapa langsung kepada masyarakat dengan door to doornya, karena kami ingin lebih dekat dengan masyarakat. Melihat mereka menyambut kedatangan kami, tersenyum, menjawab salam kami, berdialok singkat dengan kami dan mengucapkan terimaksih, itu merupakan amunisi kekuatan kami yang sangat dasyat, lelah kami tak terasakan, bagaikan kuda yan terus dipacu menuju sebuah garis kemenangan. Allahu Akbar.

Senja mulai menyentuh bayang-bayang bumi, bias sinarnya mulai meredup mengundang malam.
Alhamdulillaah, 250 kg kurma, ribuan kue dan ratusan minuman segar telah kami hantarkan sebagai bentuk cinta dan kasih kami kepada masyarakat dilingkungan Kecamatan Sukmajaya. “Semoga kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan program yang lain, yang lebih menyapa dan lebih dekat dengan masyarakat” pesan Ustad Widhy Prasetyo dengan senyum mengembang.(v3)

Pilbub Garut, PKS Koalisi - Gerindra dan PBB


Rapat pleno yang digelar KPUD Garut menetapkan 10 pasang calon bupati dan wakil bupati. Para calon ini merupakan peserta Pemilihan Kepala Daerah Garut yang akan digelar pada 8 September mendatang.

Rapat ini digelar di ruang rapat KPUD, Jl Suherman, Tarogong Garut. Ketua KPUD Garut, Aja Rowikarim, menyatakan 10 pasang calon bupati tersebut berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota Panwaslu Kabupaten.

Dari calon-calon tersebut, 6 pasang diantaranya berasal dari partai politik dan 4 pasang berasalah dari jalur independen.

"Alhamdulillah, malam ini kami tetapkan 10 pasang calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilukada Garut," ujar Aja Rowikarim dalam rapat yang digelar hingga Rabu (24/7/2013) dini hari, di kantor KPUD Garut.

Kesepuluh pasangan tersebut merupakan pasangan yang lolos pada penjaringan, baik dukungan maupun administrasi yang dilaksanakan selama 40 hari, dari jumlah pendaftar sebanyak 27 pasangan.

"Jadi penjaringan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Menurut Aja, kesepuluh pasangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Garut, Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013. Mereka adalah Dedi Suryadi-Deddy Supriadi (Perorangan), Sirujulmunir-Iwan Suwarsa (Perorangan), Dede Kusdinar-Endang Suryana (Perorangan), Yamin Supriatna-Dadan Ramdani (Perorangan), Agus Hamdani-Abdusy Syakur (PPP dan PKB), Rudigunawan-Helmi Budiman (Gerindra, PBB dan PKS), Memo Hermawan-Ade Ginanjar (PDI-P dan Golkar), Saeful Anwar-Serli Besi (PAN dan Hanura), Ahmad Bajuri-Anan Kusmaradian (Demokrat) dan Nadiman-Holil Aksan (20 partai non Parlemen).(detik)