Menteri Turki Urusan Uni Eropa Egemen Bagis mengecam pendirian Uni Eropa mengenai "kudeta militer" di Mesir.

Bagis menyeru Dewan Keamanan PBB bertindak di Mesir, tempat militer menggulingkan presiden Mohamed Moursi.

Bagis yang menyebut pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di Mesir tidak cukup, berkata, "Wacananya mesti lebih jelas, lebih konsisten, lebih meyakinkan dan lebih berhati-hati."

Dewan Keamanan PBB harus bertindak mengenai Mesir sesegera mungkin, kata menteri itu.

Bagis dan Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutogulu mengadakan pembicaraan terpisah dengan sejumlah politikus asing termasuk Menteri Lithuania Urusan Uni Eropa Linas Linkevicius, Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt, Ketua Parlemen Eropa Martin Schulz, Komisaris Uni Eropa bagi Perluasan Stefan Fule, Menteri Pertahanan Yunani Dimitris Avramopoulos, dan menteri dari Qatar, Prancis, Norwegia, Swedia, Marokko, serta Brazil.

Para menteri Turki mencari reaksi masyarakat internasional guna menentang militer Mesir yang menggulingkan presiden pertama yang dipilih secara demokratis di negeri tersebut.

Mayoritas masyarakat internasional, termasuk Uni Eropa, menyerukan kembalinya secara cepat demokrasi di Mesir setelah penggulingan Moursi, namun menolak menyebut peristiwa sebagai "kudeta militer".

Kementerian Luar Negeri Turki mengutuk pembunuhan lebih dari 50 orang Mesir selama salat subuh di Kairo, lapor Xinhua. "Serangan itu dimaksudkan bukan hanya untuk melanggar kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berdemonstrasi secara damai tapi juga menjadi provokasi yang mengakibatkan kekerasan," kata kementerian tersebut.

Moursi digulingkan militer Mesir Rabu pekan lalu (3/7), setelah jutaan pemrotes menuntut pengunduran dirinya karena dituduh "melakukan kesalahan memerintah" sejakdipilih setahun lalu. Namun, pendukung presiden Moursi mengutuk penggulingan itu dan mencapnya sebagai persekongkolan serta berikrar untuk mengorbankan diri bagi keabsahan Moursi.(AN)