" Pelantikan Wali Kota-Wakil Walikota Bandung Bertabur Bintang Tokoh Nasional"

Pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih periode 2013-2018 Ridwan Kamil-Oded M Danial, Senin (16/9) akan dihadiri 4 tokoh nasional. Mereka yang diundang khusus oleh pasangan Ridwan-Oded yaitu Abdul Rizal Bakri (ARB), Jusuf Kalla (JK), Prabowo dan BJ Habibie.

"Selain empat tokoh nasional diundang juga sesepuh Jabar, mantan wali kota dan tujuh pasangan para calon wali kota pada pemilihan wali kota 2013," ujar Kasubag Humas Setwan DPRD Kota Bandung, Agus Supamana saat jumpa pers di Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Rabu (11/9).

Sedangkan kehadiran Wali Kota Bandung Dada Rosada belum bisa dipastikan karena masih menunggu izin KPK.

"Kedatangan Pak Dada mungkin masih menunggu izin dari KPK. Sampai saat ini belum ada keputusan dari KPK," ujarnya.

Agus mengatakan, pisah sambut setelah pelantikan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Dada. "Hasil rapat koordinasi, ada kemungkinan acara pisah sambut tetap ada dan diwakili oleh Pak Ayi," terangnya.  (*)(tribun)

Read More

" Ahmad Heryawan Di Desak Jadi Capres oleh Komunitas JABAR" Maju Terus

Bandung - Jaringan Barisan Rakyat (JABAR) mendorong munculnya kepemimpinan nasional dari Jawa Barat. Tokoh Jabar yang layak diusung versi mereka adalah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat.

JABAR merupakan gabungan elemen masyarakat dari organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, oganisasi komunitas, di antaranya dari BBC Barools.

Menurut Ketua Umum BBC Barolls Dian Rahadian, tokoh Sunda harus muncul sebagai komitmen kongkrit masyarakat Jawa Barat terhadap kemajuan Indonesia. Apalagi Jawa Barat merupakan penyumbang terbesar suara pada politik di Indonesia.

"Bayangkan, kurang lebih 44 juta jiwa populasi penduduk Jawa Barat. Angka yang sangat besar dan akan menjadi preseden negatif jika dari sebanyak itu tidak melahirkan putera terbaik Jawa Barat sebagai calon pemimpin republik ini," ujar Dian saat ditemui di Hotel Horison Jalan Pelajar pejuang Kota Bandung, Senin (9/9/2013).

Menurut Dian, JABAR akan fokus terhadap gagasan perlunya lahir pemimpin nasional dari Jawa Barat. Bahkan terus melakukan konsolidasi dan kekuatan potensi tokoh Jawa Barat untuk mendorong kepemimpinan nasional yang terbuka memiliki konsep, kompetensi, komitmen, dan jaringan.

"Jumhur Hidayat dan Ahmad Heryawan merupakan representasi generasi muda dan putera daerah Jawa Barat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, adaptif dengan nilai kultural masyarakatnya (kesundaan)," tuturnya.

Dian menjelaskan, JABAR mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi pergantian kepemimpinan nasional dengan memunculkan figur pemimpin dari tokoh Jawa Barat. Kemudian mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk tidak memilih partai yang tidak mengakomodir lahirnya Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari putera daerah Jawa Barat.

"Banyak kampus di Jawa Barat telah melahirkan sumber saya manusia yang unggul, tangguh dan berdaya saing adalah aset bangsa. Saat ini sudah waktunya merespons gagasan tentang perlunya lahir pemimpin nasional dari Jawa Barat. Kilangbara atuh, bapa jadi patani, maneh mah kudu jadi pamingpin," tegasnya. [gin](inilah)

Read More

Jabar Yang Dipimpin Ahmad Heryawan Mendapat Penghargaan Kembali WTP 2 Tahun Berturut-turut " For Presiden"

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk kesekian kalinya menerima Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono.

Penghargaan diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2013).

Menanggapi penghargaan yang ke-116 tersebut, Heryawan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian prestasi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2 tahun berturut-turut, yang diikuti dengan penghargaan dari Pemerintah RI adalah bukti pengakuan publik atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Selama 2 tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat opini WTP dari BPK RI, untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Semuanya itu merupakan bukti keseriusan kita dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel dan tersaji dengan baik. Semua prestasi itu berkat dukungan semua pihak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih," kata Heryawan dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Kamis (12/9/2013)

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menegaskan reformasi bidang keuangan tingkat keberhasilannya tergantung pada bagaimana kebijakan pimpinan lembaga atau kepala daerah yang bersangkutan. Hal itu penting karena terkait dengan pengelolaan keuangan, penatausahaan asset dan manajemen sumberdaya manusia.

"Setelah dikaji lebih dalam bahwa tingkat keberhasilan itu tergantung pada kemampuan dan gaya kepemimpinan," ujarnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri dalam laporannya kepada Wakil Presiden, menyatakan acara ini merupakan agenda tahunan. Dan untuk tahun ini mengambil tema "Membangun Sinergi Menuju WTP". Reformasi bidang keuangan yang sudah dilaksanakan mampu meraih kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Meningkatnya raihan opini WTP dan menurunnya opini disclaimer atas semua lembaga/kementerian dan pemerintah daerah adalah bukti membaiknya laporan keuangan dan akuntasi," ungkapnya.

Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 yang berlangsung satu hari ini dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tinggi, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota DPR, Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, pejabat eselon 1-3 kementerian dan daerah. Selain acara pembukaan dan pemberian penghargaan, juga ada presentasi dari sejumlah pemakalah.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden didampingi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada lembaga Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Perdagangan, Hukum dan Ham, ESDM, Kehutanan, PU, Agama, LH, KUKM, PPA, BUMN, PDT, Keuangan, Sosial, Ristek, BPK, Pertahanan, Industri, Kesehatan, Polri, PPATK, Menkopolhukham, Menko Perekonomian, Menko Kesra, LAN, Lemhanas, dan BIN.

Berdasarkan laporan panitia, ada 15 Gubernur yang mendapatkan penghargaan karena mencapai opini WTP. Selain Provinsi Jawa Barat, antara lain Sumbar, Jambi, Bengkulu, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Sulteng, Riau, Kepri, Kalbar, DIY, NTB, dan Lampung. Selain itu ada sejumlah Kabupaten/Kota yang juga mendapatkan penghargaan, di antaranya Kota Banda Aceh, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Muko-Muko serta Kota Yogjakarta.[jul](inilah)

Read More

" Prestasi Jokowi Biasa-Biasa Aja"

Bila sebagian masyarakat beranggapan Joko Widodo sebagai pejabat 'nyentrik' yang dekat rakyat, ternyata ada juga sebaliknya.

"Sebenarnya pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (12/9).

Menurut dia, penilaian kinerja Jokowi baru sebatas parameter politik. Gurubesar UI ini menekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan politik maka praktis akan sangat variatif. Apalagi bila disinggungkan dengan pencapresan pada tahun 2014 nanti sehingga terus bergulir layaknya bola salju.

Sosok Jokowi terkenal karena parameter politiknya tapi sebetulnya minus prestasi. Momentum ini yang kemudian dijadikan strategi PDI Perjuangan untuk mengajukan mantan Walikota Solo tersebut sebagai capres. Terlebih, sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersikeras tidak mau lagi menjadi partai oposisi saat pemerintahan di periode ke depan.

"Enggak ada masalah jika untuk kepentingan nasional, namanya juga kepantasan jokowi itu dilihat dari parameter politik bukan kinerja," jelasnya.

Kendati saat ini jabatan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta masih seumur jagung, bagi Iberamsjah sebetulnya tak masalah. Sebab, DPRD Jakarta sekali pun tak bisa menghalangi Jokowi masuk bursa pencapresan.

"DPRD itu kalau sudah politik semuanya bisa diatur," tegasnya.

Lebih jauh ia menyebut, sikap Partai Gerindra yang keberatan Jokowi diusung jadi capres sebagai bentuk ketakutan.

"Gerindra menahan Jokowi capres itu ya karena takut saja. Kalau Prabowo bertempur sama Jokowi pasti kalah itu," ucapnya.[wid](rmol)

Read More

" SBY Ternyata Kenal Sengman"

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meyakini bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenal baik Sengman Tjahja pada saat dirinya menjadi Pangdam Sriwijaya.

Selain itu, Boyamin pun menduga kuat bahwa Sengman Tjahja ikut menjadi tim sukses SBY pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Siapa Sengman? Dia adalah orang Palembang etnis Tionghoa, nama lengkap Sengman Tjahja. Kenal SBY waktu jadi Pangdam Sriwijaya, lalu pada tahun 2004 jadi tim sukses SBY pilpres," kata Boyamin dalam keterangan lengkapnya kepada Sindonews, Senin (2/9/2013).

Lalu kata Boyamin, setelah SBY terpilih menjadi Presiden RI, Sengman diduga mendapatkan ruislag dengan harga yang murah karena lahan seluas empat hektar tersebut belakangan diketahui milik Pemprov Sumsel.

"Kemudian setelah SBY jadi Presiden RI, Sengman mendapat ruislag harga murah lahan seluas sekitar empat hektar yang semula milik Pemprov Sumsel lokasi strategis agak dekat jembatan Ampera Palembang, kemudian dibangun Palembang Square di dalamnya terdapat ruko, mall dan Hotel Aston," tegas Boyamin.

Saat ini, menurut Boyamin lahan tersebut telah dibeli oleh Lippo Group dan telah berganti nama menjadi Hotel Aryaduta.

"Sekarang lahan itu dibeli Lippo Group dan hotelnya berganti nama Hotel Aryaduta, coba cek di Google berapa harga pembelian Lippo terhadap Palembang Square," tandas Boyamin.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, pengakuan mengejutkan datang dari Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. Saat sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Ridwan menyebutkan, orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa uang Rp40 miliar milik PT Indoguna Utama.

Demikian diungkapkan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam lanjutan sidang pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam persidangan, Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya oleh penyidik KPK mengenai uang Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama. "Kalau soal Rp40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman," ujar Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus 2013.

Penasaran dengan ucapan Ridwan Hak

Hakim Nawawi semakin penasaran. "Presiden apa?" tanya hakim kembali. "Ya Presiden SBY," timpal Ridwan. Namun begitu, Ridwan yang mengaku pengusaha pembuatan baju (konveksi) menjelaskan maksud uang Rp40 miliar itu. "Saya tidak tahu," jawab Ridwan.

Untuk diketahui, Fathanah didakwa menerima Rp1 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang disebut akan diserahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Tak hanya itu, Fathanah juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

im, ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango pun mendesak putra Hilmi Aminuddin itu menjelaskan maksud nama Sengman. "Sengman itu utusan presiden yang mulia," jawab Ridwan.(sindo)

Read More

" Istana Untuk Urusan Sengman Cepet Menjawab, Patut Di Curigai"

Pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha yang menegaskan bahwa Sengman bukanlah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipertanyakan.

Menurut Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin, semestinya Julian Aldrin Pasha tidak terburu-buru memberikan bantahan demikian.

"Memangnya dia (Julian) sudah menanyakan langsung hal itu kepada SBY? Yang kita dengarkan itu belum dia laporkan kepada Presiden," ujar Said kepada Sindonews melalui pesan singkat, Sabtu (31/8/2013) malam.

"Kok bisa dia memastikan Sengman bukan utusan SBY?. Utusan itu kan tidak selalu utusan resmi. Ada juga utusan yang sifatnya tidak resmi. Kalau Sengman bukan utusan resmi, bisa dia utusan tidak resmi SBY," katanya.

Karena itu, dia menegaskan bahwa semestinya setiap keterangan yang diberikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada Pers adalah informasi yang sudah didahului oleh cek dan ricek.

"Dan tentu harus yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi karena dia bicara atas lembaga Kepresidenan,"pungkasnya.

Sebelumnya, keterangan Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin dalam sidang kasus dugaan suap impor daging sapi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis 29 Agustus 2013, dibantah oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Julian menegaskan bahwa Sengman bukanlah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Oleh karena itu, dia pun mengaku tak mengenal sosok Sengman.

"Kalau ditanyakan apakah (Sengman) itu utusan Presiden, saya katakan bukan. Tidak ada nama tersebut dalam utusan Presiden SBY. Kecuali kalau presiden yang lain. Kan presiden banyak sekarang,"ujar Julian di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Agustus 2013.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Pengakuan mengejutkan datang dari Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. Saat sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Ridwan menyebutkan, orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa uang Rp40 miliar milik PT Indoguna Utama.

Demikian diungkapkan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam lanjutan sidang pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam persidangan, Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya oleh penyidik KPK mengenai uang Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama. "Kalau soal Rp40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman," ujar Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus 2013.

Penasaran dengan ucapan Ridwan Hakim, ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango pun mendesak putra Hilmi Aminuddin itu menjelaskan maksud nama Sengman. "Sengman itu utusan presiden yang mulia," jawab Ridwan.

Hakim Nawawi semakin penasaran. "Presiden apa?" tanya hakim kembali. "Ya Presiden SBY," timpal Ridwan. Namun begitu, Ridwan yang mengaku pengusaha pembuatan baju (konveksi) menjelaskan maksud uang Rp40 miliar itu. "Saya tidak tahu," jawab Ridwan.

Untuk diketahui, Fathanah didakwa menerima Rp1 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang disebut akan diserahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Tak hanya itu, Fathanah juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).(sindo)

Read More

" Ahmad Heryawan Setuju, Yang Melaporkan Calo PNS Di Kasih 1 M"

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung lontaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar yang menjanjikan akan memberikan hadiah Rp 1 miliar bagi penemu dan pelapor kecurangan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kecurangan dimaksud seperti pemerasan atau praktik suap, pungutan liar oleh pejabat, atau pihak-pihak tertentu dalam meloloskan sejumlah pelamar.

"Bagus, bagus itu, saya mendukung itu karena rekrutmen CPNS harus efektif, tidak boleh ada

Read More

" Konvensi Demokrat Bisa Lecehkan Tokoh Nasional"

Konvensi calon presiden (Capres) Partai Demokrat dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan elektabilitas partai berlambang segitiga mercy itu menjelang Pemilu 2014.

Sebab, pusat perhatian publik terhadap Partai Demokrat mulai dialihkan kepada konvensi Capres yang disebut sebagai proses demokrasi. Sementara, kasus korupsi yang menjerat beberapa kadernya secara berlahan mulai menghilang.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik dan Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf mengatakan, sangat menyayangkan jika konvensi itu dipakai untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Menurutnya, hal itu sebagai pelecehan kepada para tokoh peserta konvensi itu.

"Kalau konvensi ini digunakan hanya untuk mengangkat elektabilitas justru penghinaan kepada tokoh-tokoh peserta konvensi itu," kata Asep, kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (31/8/2013) malam.

Kata Asep, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semestinya menjelaskan prosedur penjaringan Capres itu. Mengingat, tercantum dalam AD ART Partai Demokrat bahwa penetapan Capres ditentukan oleh Majelis Tinggi.

"Kalau memang SBY tidak mau konvensi ini sebagai alat pencitraan, seharusnya dilakukan secara terbuka. AD ART partai seharusnya dirubah, sehingga konvensi ini dapat berjalan baik," jelas Guru Besar Universitas Parahyangan itu.

Sebelumnya, Mahfud MD menolak mentah-mentah sebagai kandidat konvensi capres Partai Demokrat. Alasannya, Mahfud tidak mendapat restu dari berbagai tokoh agama maupun masyarakat. Dalam kesempatan itu, Mahfud menilai penjaringan capres itu semata-mata untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat.

"Bahwa dibalik penyelenggaraan konvensi ada motif untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat. Menurut saya hal tersebut sah adanya," kata Mahfud di hadapan anggota Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis (29/8/2013). [mes](inilah)

Read More

" Orang Sunda, Berharap Ada yang Menjadi Presiden"

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan dan Wagub Jabar Deddy Mizwar turut menghadiri Peringatan Satu Abad Paguyuban Pasundan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Selasa (20/8/2013).

Peringatan seratus tahun Paguyuban Pasundan ini berlangsung meriah dengan berbagai gelaran seni budaya dan dihadiri ribuan undangan dari berbagai generasi.

Dalam sambutannya Heryawan berharap pada hari jadinya ke-100, Paguyugan Pasundan dapat menghadirkan prestasi yang luar biasa. Dengan dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul kata Heryawan, seharusnya ada urang Sunda yang mampu menjadi pemimpin bangsa. Untuk itu harus bersungguh-sungguh dalam menyiapkan SDM agar memiliki daya saing tinggi.

"Sebagai etnis besar, urang Sunda sejatinya mampu berkiprah di tingkat nasional. Kemampuan SDM di Jawa Barat harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan Nasional. Sehingga tidak ada salahnya bila kelak akan ada Presiden maupun Wakil Presiden yang berasal dari etnis Sunda," kata Heryawan.

Heryawan mendorong agar warga Jawa Barat melakukan "diaspora" dengan menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan harus ada yang mengembara ke seluruh penjuru dunia.

"Jadilah warga Jawa Barat yang sukses di seluruh penjuru dan pelosok dunia. Jika sukses maka jadilah pelopor pembangunan untuk memajukan Jawa Barat," katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan sejumlah kepala daerah se-Jawa Barat dan Banten. Sejumlah tokoh masyarakat pasundan juga hadir diantaranya, Ginanjar Kartasasmita, TB Hasanuddin, Solihin GP, Burhanudin Abdullah, Jumhur Hidayat, R Nuriana, dan Adang Darajatun. Hadir pula sejumlah anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kota Bandung.

Wakil Gubernur Banten Rano Karno pun menyampaikan rasa bahagianya dapat menghadiri acara ini. Apalagi mengingat sejarah Provinsi Banten awalnya adalah bagian dari Jawa Barat. Ia berharap kehadirannya dapat diterima masyarakat Pasundan.

"Salam hangat dari masyarakat Banten untuk masyarakat Jawa Barat. Semoga saya dapat hadir kembali dalam peringatan 101 Paguyuban Pasundan," kata Rano Karno. (san)(tribun)

Read More

"PKS : Silahkan KPK Bongkar Status Sengman,Dalam Kasus Impor Sapi"

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kesaksian yang muncul dalam persidangan kasus suap impor daging sapi.

Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, institusi tindak kejahatan korupsi itu harus mengungkap setiap kesaksian yang muncul dipersidangan.

"Sekecil apapun silahkan dibuka (Soal Sengman). Jadi pedang keadilan jangan hanya tajam kebawah tapi juga harus tajam ke atas. Tegakkan keadilan sejelas-jelasnya," kata Mardani, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Menurutnya, kesaksian putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, Ridwan Hakim yang menyebut nama Sengman yang menerima senilai Rp 40 milliar harus ditindaklanjuti. Dimana, Sengman disebut sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Mari kita jauhkan unsur politik dari proses hukum. Kami serahkan ke persidangan," tegasnya.

Nama pengusaha asal Pelembang, Sengman Tjahja mencuat di Pengadilan Tipikor Jakarta, setelah Ridwan Hakim, menyeret nama Sengman dalam kasus dugaan korupsi impor daging sapi yang diungkap KPK.

Ridwan yang hadir sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah menyebutkan pernah memberikan uang sebesar Rp40 miliar kepada Sengman. Namun yang mengagetkan, Ridwan menyebut Sengman sebagai utusan Presiden (SBY). [mes)(inilah)

Read More

"Pak Harto Sangat Tegas Penolakan Penyelenggaraan Miss World"

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas dalam menyikapi polemik penyelenggaraan Miss World di Indonesia.                    Habib mengambil contoh sikap mantan Presiden Soeharto saat ada polemik terkait keikutsertaan Indonesia dalam ajang kontes kecantikan."Waktu di zaman Pak Harto, ketika ada kelompok yang berniat mengirimkan Putri Indonesia ke Miss World atau Miss Universe, Ibu Min Sugandi saat itu menteri pemberdayaan wanita meminta pertimbangan presiden dulu. Besoknya, Bu Min katakan, bapak (Pak Harto) sampaikan itu bukan budaya kita," ujar Habib Rizieq dikutip dari situs resmi FPI, Minggu (25/8/2013).

Habib Rizieq menjelaskan saat itu Presiden Soeharto dengan tegas menyatakan penolakannya karena kontes tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan lokal Indonesia. Ketegasan Soeharto saat itu langsung mengakhiri polemik yang ada.

"Cuma satu kalimat, itu bukan budaya kita. Langsung berhenti (polemiknya), tidak ada putri Indonesia yang dikirim ke Miss Universe atau Miss World. Mestinya begitu wibawa seorang presiden, tidak usah repot-repot dengan SK, kepres, atau rapat kabinet berkepanjangan, cukup presiden ambil inisiatif dengan tegas bahwa pergelaraan miss world bertentangan dengan nilai-nilai norma agama dan kearifan lokal dan budaya kita, batalkan," ujarnya.

Ia juga menegaskan FPI akan tetap menolak penyelenggaraan Miss World di Indonesia dan akan terus menyuarakan penolakan tersebut. Ia berharap Presiden SBY dapat bersikap tegas terkait polemik tersebut.

"Kita tunggu kewibawaan presiden kita, ketegasannya untuk melarang miss world," tegasnya.

Kontes Miss world sesuai rencana akan digelar pada akhir September 2013. Bali, Jakarta, dan Bogor rencananya akan digunakan untuk perhelatan acara. [rok] (inilah)

Read More

Aneh "Jokowi Takbir Keliling Dilarang, Konser Metalicca Di Izinkan"

Metallica akan menggelar konser pada Minggu (25/08) di Gelora Bung Karno, Jakarta. Rencananya, pintu konser akan dibuka sejak pukul 12.00 wib.

"Nanti jam 12.00 siang sudah buka gate dijogging area," kata Khrisna perwakilan dari Blackrock.

Selanjutnya, untuk kelas tribune promotor akan membuka pintu lokasi konser pada pukul 15.00 wib. Bukan tanpa alasan promotor membuka pintu kelas tribune pada pukul tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya penumpukan penonton.

"Kenapa di buka jam segitu? Supaya tidak berdesakan dan penonton kelas tribun bisa santai dan nunggu disana. Sedangkan untuk kelas festival promotor akan open gate jam 5 sore," paparnya. [mor](inilah)

Read More

"Amerika Marah, Erdogan Sebut Israel Membantu Kudeta Mesir" AS Kalap

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan yang menuduh Israel ada di balik kudeta Mesir. AS menyebut tuduhan Erdogan sangat salah.

 

“Kami mengecam keras pernyataan dari Perdana Menteri Erdogan,” ucap juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, seperti dikutip Reuters, Rabu (21/8/2013).

 

“Menyebut Israel bertanggungjawab atas kudeta Militer sangatlah salah dan tidak berdasar,” lanjutnya.

 

Erdogan memang mengutuk keras kudeta yang dilakukan militer Mesir. Dia menganggap pihak militer merusak proses demokratisasi yang sedang berjalan di Mesir.

“Masyarakat Mesir kini tidak percaya dengan demokrasi. Siapa yang ada di balik semua ini? Israel. Kami punya buktinya dari lapangan,” ujar Erdogan.

 

Militer Mesir menggulingkan Mohamed Morsi bulan lalu. Mereka menuduh Morsi tidak bisa mengatasi demosntran dari pihak oposisi.

 

Kudeta terhadap Morsi sendiri memicu demonstrasi besar-besaran dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Tentara tidak segan-segan membunuh demosntran dan menahan pemimpin Ikhwanul Muslimin untuk menghentikan unjuk rasa.(okezone)

Read More

Bebas Dari Penjara Husni La Mubarak, Akan Disambut Demo Rakyat Mesir

Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak dibebaskan dari penjara pada Kamis 22 Agustus 2013. Bebasnya Mubarak akan disambut protes terbaru dari Ikhwanul Muslimin yang mendorong warga untuk melakukan aksi "Jumat Martir".

Pendukung Ikhwanul Muslimin yang juga pendukung mantan Presiden Mohammad Morsi, mendorong dilakukannya aksi protes terbaru hari ini. Aksi tersebut tentunya membuka peluang terjadinya pertumpahan darah terbaru.

Ikhwanul mempertanyakan bebasnya Mubarak dari penjara serta kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya. "Mubarak dibebaskan, sementara manusia bebas masih dipenjara," tulis Ikhwanul Muslimin merujuk pada Morsi yang masih dipenjara oleh Pemerintah Mesir, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/8/2013).

Meski saat ini kritikan kepada pihak militer yang membentuk pemerintahan baru setelah Morsi dilengserkan 3 Juli 2013 lalu jarang dilakukan, aktivis yang mendukung dilengserkannya Morsi mulai menyuarakan kekhawatiran tentang bebasnya Mubarak.

Mubarak pun dipindahkan ke rumah sakit militer di pinggiran kota Kairo. Di rumah sakit ini, Pemerintah Mesir memerintahkan dirinya untuk menjalani tahanan rumah.

Penguasa Mesir selama 29 tahun itu didakwa melakukan pembunuhan terhadap para demonstrans pada revolusi 2011 lalu, yang membuatnya lengser dari kekuasaan. 

Meskipun tuduhan pembunuhan dibatalkan oleh pengadilan, Mubarak masih dihadapkan pada tuduhan korupsi. (faj)(okezone)

Read More

Akhirnya Kebobrokan Pemerintahan SBY Terbuka

Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, wajah asli pemerintahan SBY-Boediono yang selama ini tertutup oleh tirai pencitraan terlihat terang benderang kebobrokannya.

Kebobrokan itu, paling tidak, kata Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu, terbuka melalui tiga peristiwa. 

Pertama, ungkap Masion, dengan terungkapnya skandal suap yang melibatkan Kepala SKK Migas bentukan Presiden SBY. Kedua, pidato kenegaraan Presiden SBY yang berisi "bualan" tentang capaian keberhasilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraaan, padahal kenyataan mayoritas masyarakat hidup miskin dengan pendapatan pas-pasan. 

"85 persen pendapatan rakyat Indonesia di bawah 1,5 juta rupiah," tegas Masinton dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 21/8).

Ketiga, lanjutnya, rupiah anjlok hingga Rp 11.000 per dolar AS, yang telah meresahkan para pelaku usaha. Dan tentu saja, jika pemerintah tidak mampu menstabilkan rupiah, maka akan terjadi bencana tsunami ekonomi, PHK besar besaran, dan perusahaan banyak gulung tikar.

Masinton menilai terungkapnya berbagai skandal kasus suap dan korupsi yang melibatkan elit pejabat pemerintah dan elit pimpinan partai pendukung koalisi pemerintah bukti bahwa Presiden SBY ikut menyuburkan praktek korupsi. [ysa](rmol)

Read More

"Fahri Hamzah Merasa di Fitnah KPK, Mengalihkan Isu Agar Pejabat yang Terlibat Lolos"

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menanggapi penyebutan namanya dalam persidangan kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Kamis (22/8/2013). Nama Fahri dilontarkan Menteri Pertanian Suswono, yang juga politisi PKS, saat bersaksi di persidangan dengan terdakwa Ahmad Fathanah. Fahri mengaku tak tahu mengapa dirinya dilibatkan. Ia menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja ingin memberikan persepsi negatif terhadap dirinya.

Menurut Fahri, awalnya, namanya dikaitkan dalam kasus itu setelah KPK menyita ponsel milik Fathanah. Dari ponsel tersebut, katanya, ditemukan sebuah foto saat Fahri duduk satu meja dengan Fathanah dan beberapa petinggi PKS lainnya.

Ketika bertemu dengan Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Fahri sempat menanyakan asal beredarnya foto tersebut. Fathanah menjawab, foto berasal dari KPK dan tersebar setelah ponsel milik Fathanah disita.

Anggota Komisi III DPR ini menyayangkan beberapa media yang memelintir pernyataannya terkait hubungan dengan Fathanah. Fahri menegaskan, ia mengenal Fathanah, tetapi tidak tertarik untuk mengenalinya secara mendalam.

“Fathanah ini temannya Pak Luthfi (Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS). Saya pasti kenal, tapi saya bilang saya tidak tertarik mengenal dia (Fathanah),” kata Fahri, saat dihubungi, Kamis (22/8/2013).

Saat ditanya mengenai pernyataan Menteri Pertanian Suswono yang menyatakan berada satu mobil dengan Fahri dan Fathanah di Makassar, ia menolak mengomentarinya. Ia kembali menegaskan bahwa namanya sengaja dikaitkan karena ada pihak yang ingin memberikan persepsi negatif terhadapnya.

Ia mengatakan, namanya disebut dua kali dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Ahmad Fathanah, yakni terkait foto dengan Fathanah dan percakapannya dengan Fathanah saat berada di Lombok.

“Saya tidak mau komentari satu-satu. Kalau saya kenal Fathanah sebagai sahabat, kan ada jejak saya di dalam handphone Fathanah (yang disita KPK). Ini KPK sengaja mem-black mail saya. Tapi, KPK tidak akan berani memanggil saya karena takut saya bongkar,” kata Fahri tanpa menjelaskan apa maksud dari ancamannya kepada KPK.

Disebut Suswono

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono kembali mengungkapkan pertemuannya dengan terdakwa kasus dugaan korupsi pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah. Suswono mengaku pernah tiga kali bertemu dengan Fathanah di rumah Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin pada 2012. Pertemuan itu adalah undangan sarapan pagi oleh Ilham yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fathanah diketahui tak hanya mengenal mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Kali ini, Suswono mengungkapkan bahwa saat menuju rumah wali kota, Fathanah berada dalam satu mobil dengannya, Presiden PKS Anis Matta dan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah.

“Beliau ikut satu mobil, ada Anis Matta dan Fahri Hamzah dalam perjalanan ke rumah Wali Kota,” terang Suswono.

Suswono mengaku tak tahu persis mengapa Fathanah berada satu mobil dengannya dan kader PKS lain. Saat itu, dia mengenal Fathanah dengan nama Olong.

Menurut Suswono, Fathanah juga berusaha mengakrabkan diri dengannya. Ahmad Fathanah bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq didakwa menerima pemberian hadiah atau janji dari Juard dan Arya (Direktur PT Indoguna Utama) terkait kepengurusan kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut Rp 1,3 miliar. Keduanya juga didakwa tindak pidana pencucian uang. (fahry Hamzah)

Read More

"Karena Tekanan Partai Penguasa, Rudi Rubiandini Terpkasa Korupsi"

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini mengaku sangat menyesal atas penangkapan dirinya oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Rudi juga mengaku terpaksa menerima suap lantaran adanya suatu tekanan.

Begitu kiranya isi surat permohonan maaf yang konon ditulis Rudi sendiri. Surat tersebut beredar melalui Blackberry Messenger (BBM), sejak Sabtu (18/8) malam. 

Disebutkan, mantan wakil menteri ESDM tersebut sangat terjepit atas adanya permintaan dana besar dari pengurus partai berkuasa yang hendak melakukan konvensi. Di sisi lain, ia sedang terbebani biaya perawatan ibunya di salah satu rumah sakit di Bandung, ditambah cicilan pembayaran rumah di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, yang masih menjadi tanggungannya.

Alasan itu pula, disampaikan, Rudi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama rekan-rekan kerjanya di SKK Migas karena tertangkap tangan oleh KPK. Ia berharap, kasus yang menimpanya bisa dijadikan pelajaran bagi rekan-rekan kerjanya di SKK Migas, khususnya dan di industri Migas pada umumnya. 

Berikut isi surat tersebut:

"Kepada seluruh rakyat Indonesia saya memohon maaf atas apa yang telah saya lakukan sehingga saya tertangkap oleh KPK. Dan kepada rekan-rekan kerja di SKK MIGAS saya juga memohon maaf atas apa yang terjadi kepada diri saya dan saya berharap apa yang terjadi pada diri saya ini menjadi pelajaran berharga bagi rekan-rekan di SKK MIGAS khususnya dan di Industri Migas pada umumnya.

Karena kalau saya boleh mengatakan apa adanya apa yang telah saya lakukan bukanlah semata atas kehendak saya pribadi namun saya lebih kepada situasi yang membuat saya terjepit karena adanya permintaan dana yang cukup besar kepada saya dari pengurus partai berkuasa yang akan melakukan konvesi.

Permintaan dana tersebut mereka lakukan hampir setiap saat kepada saya dan seringkali tidak mengenal waktu, sementara disatu sisi saya pribadi juga tidak mempunyai dana seperti yang mereka minta, apalagi saat ini saya juga sedang memikirkan ibu saya yang sedang sakit disalah satu rumah sakit di Bandung dan juga saya masih punya kewajiban pelunasan pembayaran rumah di jalan Brawijaya yang belum saya lunasi sepenuhnya, dan dalam situasi seperti itulah saya tidak dapat menolak uang yang disodorkan kehadapan 

saya dengan harapan saya dapat mengurangi tekanan permintaan dana dari pengurus partai berkuasa yang sejujurnya sudah sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi saya dalam bekerja untuk memperbaiki Industri Perminyakan di tanah air.

Demikian permohonan maaf ini saya ucapkan dengan rasa penyesalan yang mendalam, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan."[wid](rmol)

Read More