Pemerintah Mesir yang baru dibentuk mengangkat sekitar 19 jenderal sebagai gubernur baru. Kondisi ini membuahkan kekhawatiran bahwa kekuasaan otoriter kembali berkuasa di Mesir. Semasa mantan Presiden Hosni Mubarak, Mesir diperintah dengan otoriter dan lebih mengutamakan Mesir sebagai peran militer dalam pemerintahan. Penunjukan ini mengundang tanya dari warga Mesir. Demikian diberitakan The New York Times, Rabu (14/8/2013).
Menurut keterangan, dari 19 jenderal yang ditunjuk, 17 di antaranya berasal dari militer dan dua lainnya berasal dari kepolisian. Salah seorang jenderal polisi dikenal sebagai sosok yang menolak memberikan perlindungan kepada Presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Mohamad Morsi.
Sementara seorang lainnya yakni Jenderal Mahmoud Othman Ateeq pernah terekam dalam video mengangkat senjatanya melawan guru yang melakukan unjuk rasa di Alexandria pada 2011. Saat itu, Ateeq masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Alexandria.
Meski menunjuk 19 jenderal, pemerintahan baru juga menunjuk enam warga sipil sebagai gubernur. Namun, keenam warga sipil itu dikenal sebagai loyalis Mubarak yang dikenal tidak bisa menerima kekuasaan Morsi.
Tidak ada satu pun sosok dari kelompok Ikhwanul Muslimin -yang selama ini mendukung Morsi- ditunjuk sebagai gubernur.
Sebelumnya, ada 11 gubernur yang berkuasa di Mesir berasal dari Ikhwanul Muslimin.
Dengan menunjuk banyak jenderal, pemerintah baru yang didukung oleh Jenderal Abdul Fattah el-Sisi jelas kembali pada satu taktik kekuasaan yang menjadi ciri khas Mubarak. El-Sisi menggunakan posisi gubernur sebagai langkah untuk memupuk loyalitas dari petinggi militer demi melanggengkan kekuasaan. (okezone)
0 komentar:
Posting Komentar