 |
| inilah.com |
Jakarta - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan
Negara (KAUK Negara) menemukan beberapa calon anggota Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) bermasalah.
Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan terdapat 15 calon anggota BPK bermasalah yang sedang mengikuti uji kelayakan di Komisi XI DPR.
"Dari catatan kami ada sekitar 15 yang bermasalah. Ada beberapa yang terlibat kasus korupsi, ada diduga calon ini pernah menjadi deputi BUMN yang dikaitkan dengan Hambalang," kata Roy dalam jumpa pers, di Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Menurut dia, jika orang-orang bermasalah ini terpilih menjadi anggota BPK, maka keuangan negara akan terancam. "Nantinya jika menjadi anggota BPK, akan menjadi masalah bagi keuangan negara kedepan," kata dia.
Selain itu, lanjut Roy, BPK harus terhindar dari segala kepentingan politik penguasa. Sebab, beberapa calon BPK terindikasi sudah melakukan deal politik dengan anggota DPR agar terpilih.
"BPK ini harus terhindar dari kelembagaan, BPK ini harus independen, harus terlepas dari kepentingan politik. Kalau kedekatan, maka itu sudah tidak lagi lembaga, tetapi dikendalikan penguasa," tandasnya. [yeh](inilah)
Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan terdapat 15 calon anggota BPK bermasalah yang sedang mengikuti uji kelayakan di Komisi XI DPR.
"Dari catatan kami ada sekitar 15 yang bermasalah. Ada beberapa yang terlibat kasus korupsi, ada diduga calon ini pernah menjadi deputi BUMN yang dikaitkan dengan Hambalang," kata Roy dalam jumpa pers, di Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Menurut dia, jika orang-orang bermasalah ini terpilih menjadi anggota BPK, maka keuangan negara akan terancam. "Nantinya jika menjadi anggota BPK, akan menjadi masalah bagi keuangan negara kedepan," kata dia.
Selain itu, lanjut Roy, BPK harus terhindar dari segala kepentingan politik penguasa. Sebab, beberapa calon BPK terindikasi sudah melakukan deal politik dengan anggota DPR agar terpilih.
"BPK ini harus terhindar dari kelembagaan, BPK ini harus independen, harus terlepas dari kepentingan politik. Kalau kedekatan, maka itu sudah tidak lagi lembaga, tetapi dikendalikan penguasa," tandasnya. [yeh](inilah)
0 komentar:
Posting Komentar