Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan lima provinsi yang terindikasi paling korup dalam belanja modal untuk fasilitas umum.
"Di Provinsi Papua Barat terdapat sepuluh kasus penyelewengan dana daerah dengan nilai Rp 86,793 miliar," ujar Koordinator Seknas Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam jumpa pers di Cava Cafe, Cikini Jakarta, Minggu (23/6).
Urutan kedua ditempati Provinsi Kalimantan Timur, karena di tempat ini terdapat dua kasus dengan nilai kerugian negara Rp 26,631 miliar. Sementara tempat ketiga, terdapat Provinsi Kalimantan Selatan dengan delapan kasus senilai Rp 10,841 miliar.
Menurut Uchok, modus penyimpangan paling banyak terjadi antara lain seperti pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak serta denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagih atau disetor ke kas negara.
"Urutan keempat ada Provinsi Aceh dengan 18 kasus senilai Rp 7,830 miliar," ujarnya.
Uchok menambahkan, provinsi dengan penyelewengan terbanyak terjadi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 28 kasus. Di mana terindikasi kerugian negara senilai Rp 5,773 miliar. [ian](rmol)
"Di Provinsi Papua Barat terdapat sepuluh kasus penyelewengan dana daerah dengan nilai Rp 86,793 miliar," ujar Koordinator Seknas Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam jumpa pers di Cava Cafe, Cikini Jakarta, Minggu (23/6).
Urutan kedua ditempati Provinsi Kalimantan Timur, karena di tempat ini terdapat dua kasus dengan nilai kerugian negara Rp 26,631 miliar. Sementara tempat ketiga, terdapat Provinsi Kalimantan Selatan dengan delapan kasus senilai Rp 10,841 miliar.
Menurut Uchok, modus penyimpangan paling banyak terjadi antara lain seperti pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak serta denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagih atau disetor ke kas negara.
"Urutan keempat ada Provinsi Aceh dengan 18 kasus senilai Rp 7,830 miliar," ujarnya.
Uchok menambahkan, provinsi dengan penyelewengan terbanyak terjadi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 28 kasus. Di mana terindikasi kerugian negara senilai Rp 5,773 miliar. [ian](rmol)
0 komentar:
Posting Komentar