Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2012, tercatat 52 kader partai politik terjerat kasus korupsi. Detailnya 21 dari kalangan atau mantan DPR dan DPRD, 21 dari kepala daerah dan mantan daerah, dua pengurus parpol dan satu menteri aktif. Dari angka tersebut, Partai Golkar menjadi partai penyumbang kader terbanyak yang terjerat korupsi.
“Jika dianalisa dalam grafis terlihat kader partai golkar paling banyak terjerat kasus korupsi yakni sebanyak 14 kader disusul kader Demokrat dengan 10 kader,” ucap Apung Widadi, peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam jumpa pers “Outlook Korupsi Politik 2013” di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/12).
Peringkat selanjutnya, kata dia, diduduki kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing 8 kader. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra menyusul di belakangnya.“Untuk PKB ada 4 kader yang terjerat kasus korupsi, Gerindra 3 kader, PKS dan PPP masing-masing 2 kader dan satu kader tidak teridentifikasi yaitu Ketua DPRD Pakpak,” bebernya.
Menilik lebih dalam lagi, dari 24 Kepala Daerah dan Mantan Kepada Daerah yang terjerat korupsi di KPK, Kejaksaan dan kepolisian sepanjang 2012, Kepala daerah dari Partai Gokar sambungnya juga masih menjadi peringkat pertama dalam kasus korupsi, disusul dengan Partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat. (lihat grafis).
“Yang lainnya kader PDIP ada 4 orang, PAN ada 3 orang, dan PKS serta PKB masing-masing dua kader,” paparnya.
Mengenai modus operandi yang digunakan politisi dan kepala daerah itu, kata Apung dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menciptakan proyek yang bisa diajak rekanan, menambah anggaran untuk proyek tertentu, melobi hingga menekan Kementerian atau lembaga untuk memberikan proyek kepada perusahaan hingga memfasilitasi perusahaan rekanan. “Ada banyak modus yang mereka gunakan untuk melakukan korupsi, di antaranya adalah yang saya sebutkan tadi,” katanya.
Ia menambahkan, karena mendekati Pemilu 2014, kemungkinan besar fenomena korupsi politik di tahun 2013 bakalan meningkat. Pasalnya sejumlah kader parpol akan berlomba-lomba mencari pendanaan untuk partainya dengan segala cara. Dan yang biasanya terjadi, para Kepala Daerah yang berasal dari partai politik akan ditekan partainya untuk mencari sumber dana.
“Ini yang berbahaya karena nantinya pundi-pundi pendanaan Pemilu 2014 akan dicari dari APBD atau APBN dengan melakukan korupsi atau permainan,” tukasnya.
Karena itu, dirinya berharap pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk meminimalisir proyek-proyek siluman untuk logistik mafia anggaran. Selain itu dirinya juga meminta kepada aparat penegak hukum terutama KPK untuk mengusut korupsi mafia anggaran sampai tuntas dalam kasus DPID, Wisma Atlet dan Hambalang. Dan untuk kepolisian dan kejaksaan daerah harus progresif dalam menangani kasus korupsi kepala daerah.
“Rekomendasi kita jelas yakni pembasahan dan penetapan APBD 2013 harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam laporan refleksi KPK tahun 2012 juga menyebutkan politisi partai politik juga merupakan pejabat yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi.
Dari 45 orang yang ditetapkan tersangka pada tahun 2012, jabatan anggota dewan menempati urutan pertama dengan 16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Anti Rasuah pimpinan Abraham Samad. “Ada banyak aktor yang melakukan korupsi, mulai dari elite politik Parpol DPR pusat dan daerah, elite bisnis, birokrasi dan calo-calo anggaran,” ujar Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan saat menggelar jumpa pers Refleksi akhir tahun KPK 2012 di Kantornya, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (27/12).(sar)(indopos)
0 komentar:
Posting Komentar