" Prestasi Jokowi Biasa-Biasa Aja"

Bila sebagian masyarakat beranggapan Joko Widodo sebagai pejabat 'nyentrik' yang dekat rakyat, ternyata ada juga sebaliknya.

"Sebenarnya pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (12/9).

Menurut dia, penilaian kinerja Jokowi baru sebatas parameter politik. Gurubesar UI ini menekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan politik maka praktis akan sangat variatif. Apalagi bila disinggungkan dengan pencapresan pada tahun 2014 nanti sehingga terus bergulir layaknya bola salju.

Sosok Jokowi terkenal karena parameter politiknya tapi sebetulnya minus prestasi. Momentum ini yang kemudian dijadikan strategi PDI Perjuangan untuk mengajukan mantan Walikota Solo tersebut sebagai capres. Terlebih, sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersikeras tidak mau lagi menjadi partai oposisi saat pemerintahan di periode ke depan.

"Enggak ada masalah jika untuk kepentingan nasional, namanya juga kepantasan jokowi itu dilihat dari parameter politik bukan kinerja," jelasnya.

Kendati saat ini jabatan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta masih seumur jagung, bagi Iberamsjah sebetulnya tak masalah. Sebab, DPRD Jakarta sekali pun tak bisa menghalangi Jokowi masuk bursa pencapresan.

"DPRD itu kalau sudah politik semuanya bisa diatur," tegasnya.

Lebih jauh ia menyebut, sikap Partai Gerindra yang keberatan Jokowi diusung jadi capres sebagai bentuk ketakutan.

"Gerindra menahan Jokowi capres itu ya karena takut saja. Kalau Prabowo bertempur sama Jokowi pasti kalah itu," ucapnya.[wid](rmol)

Read More

" SBY Ternyata Kenal Sengman"

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meyakini bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenal baik Sengman Tjahja pada saat dirinya menjadi Pangdam Sriwijaya.

Selain itu, Boyamin pun menduga kuat bahwa Sengman Tjahja ikut menjadi tim sukses SBY pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Siapa Sengman? Dia adalah orang Palembang etnis Tionghoa, nama lengkap Sengman Tjahja. Kenal SBY waktu jadi Pangdam Sriwijaya, lalu pada tahun 2004 jadi tim sukses SBY pilpres," kata Boyamin dalam keterangan lengkapnya kepada Sindonews, Senin (2/9/2013).

Lalu kata Boyamin, setelah SBY terpilih menjadi Presiden RI, Sengman diduga mendapatkan ruislag dengan harga yang murah karena lahan seluas empat hektar tersebut belakangan diketahui milik Pemprov Sumsel.

"Kemudian setelah SBY jadi Presiden RI, Sengman mendapat ruislag harga murah lahan seluas sekitar empat hektar yang semula milik Pemprov Sumsel lokasi strategis agak dekat jembatan Ampera Palembang, kemudian dibangun Palembang Square di dalamnya terdapat ruko, mall dan Hotel Aston," tegas Boyamin.

Saat ini, menurut Boyamin lahan tersebut telah dibeli oleh Lippo Group dan telah berganti nama menjadi Hotel Aryaduta.

"Sekarang lahan itu dibeli Lippo Group dan hotelnya berganti nama Hotel Aryaduta, coba cek di Google berapa harga pembelian Lippo terhadap Palembang Square," tandas Boyamin.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, pengakuan mengejutkan datang dari Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. Saat sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Ridwan menyebutkan, orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa uang Rp40 miliar milik PT Indoguna Utama.

Demikian diungkapkan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam lanjutan sidang pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam persidangan, Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya oleh penyidik KPK mengenai uang Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama. "Kalau soal Rp40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman," ujar Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus 2013.

Penasaran dengan ucapan Ridwan Hak

Hakim Nawawi semakin penasaran. "Presiden apa?" tanya hakim kembali. "Ya Presiden SBY," timpal Ridwan. Namun begitu, Ridwan yang mengaku pengusaha pembuatan baju (konveksi) menjelaskan maksud uang Rp40 miliar itu. "Saya tidak tahu," jawab Ridwan.

Untuk diketahui, Fathanah didakwa menerima Rp1 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang disebut akan diserahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Tak hanya itu, Fathanah juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

im, ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango pun mendesak putra Hilmi Aminuddin itu menjelaskan maksud nama Sengman. "Sengman itu utusan presiden yang mulia," jawab Ridwan.(sindo)

Read More

" Istana Untuk Urusan Sengman Cepet Menjawab, Patut Di Curigai"

Pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha yang menegaskan bahwa Sengman bukanlah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipertanyakan.

Menurut Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin, semestinya Julian Aldrin Pasha tidak terburu-buru memberikan bantahan demikian.

"Memangnya dia (Julian) sudah menanyakan langsung hal itu kepada SBY? Yang kita dengarkan itu belum dia laporkan kepada Presiden," ujar Said kepada Sindonews melalui pesan singkat, Sabtu (31/8/2013) malam.

"Kok bisa dia memastikan Sengman bukan utusan SBY?. Utusan itu kan tidak selalu utusan resmi. Ada juga utusan yang sifatnya tidak resmi. Kalau Sengman bukan utusan resmi, bisa dia utusan tidak resmi SBY," katanya.

Karena itu, dia menegaskan bahwa semestinya setiap keterangan yang diberikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada Pers adalah informasi yang sudah didahului oleh cek dan ricek.

"Dan tentu harus yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi karena dia bicara atas lembaga Kepresidenan,"pungkasnya.

Sebelumnya, keterangan Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin dalam sidang kasus dugaan suap impor daging sapi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis 29 Agustus 2013, dibantah oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Julian menegaskan bahwa Sengman bukanlah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Oleh karena itu, dia pun mengaku tak mengenal sosok Sengman.

"Kalau ditanyakan apakah (Sengman) itu utusan Presiden, saya katakan bukan. Tidak ada nama tersebut dalam utusan Presiden SBY. Kecuali kalau presiden yang lain. Kan presiden banyak sekarang,"ujar Julian di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Agustus 2013.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Pengakuan mengejutkan datang dari Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. Saat sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Ridwan menyebutkan, orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa uang Rp40 miliar milik PT Indoguna Utama.

Demikian diungkapkan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam lanjutan sidang pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam persidangan, Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya oleh penyidik KPK mengenai uang Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama. "Kalau soal Rp40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman," ujar Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus 2013.

Penasaran dengan ucapan Ridwan Hakim, ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango pun mendesak putra Hilmi Aminuddin itu menjelaskan maksud nama Sengman. "Sengman itu utusan presiden yang mulia," jawab Ridwan.

Hakim Nawawi semakin penasaran. "Presiden apa?" tanya hakim kembali. "Ya Presiden SBY," timpal Ridwan. Namun begitu, Ridwan yang mengaku pengusaha pembuatan baju (konveksi) menjelaskan maksud uang Rp40 miliar itu. "Saya tidak tahu," jawab Ridwan.

Untuk diketahui, Fathanah didakwa menerima Rp1 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang disebut akan diserahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Tak hanya itu, Fathanah juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).(sindo)

Read More

" Ahmad Heryawan Setuju, Yang Melaporkan Calo PNS Di Kasih 1 M"

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung lontaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar yang menjanjikan akan memberikan hadiah Rp 1 miliar bagi penemu dan pelapor kecurangan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kecurangan dimaksud seperti pemerasan atau praktik suap, pungutan liar oleh pejabat, atau pihak-pihak tertentu dalam meloloskan sejumlah pelamar.

"Bagus, bagus itu, saya mendukung itu karena rekrutmen CPNS harus efektif, tidak boleh ada

Read More

"Buruh Gigit Jari, Ahok Tidak Mengabulkan Tuntutan Kenaikan Upah"

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sulit mengabulkan tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta. Menurut Basuki, apabila dikabulkan, hal itu akan menambah banyak pengangguran di Jakarta.

"Mereka kalau seperti itu dipecat semua sama perusahaan. Siapa yang mau tanggung jawab, perusahaan mana bisa bayar seperti itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Basuki mengatakan, untuk mengurangi beban keluarga buruh, Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan fasilitas Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), transportasi murah, dan rumah susun untuk buruh. Pemprov DKI juga akan menaikkan angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Basuki menyebutkan, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar buruh dengan standar minimal KHL maupun UMP, perusahaan itu sebaiknya pindah ke kota lain yang UMP-nya di bawah Jakarta. "Coba lihat orang-orang kerja di hotel dan restoran, apakah mereka dapat pas di angka KHL? Enggak, mereka bawa pulang sampai Rp 4 juta dengan KHL kira-kira hampir Rp 2 juta. Angka itu memang untuk lajang," kata Basuki.

Terkait aksi unjuk rasa buruh hari ini, Basuki mengatakan bahwa siapa saja boleh berunjuk rasa asalkan tidak anarkistis. Ia mengimbau kepada para buruh untuk tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa yang dapat membuat macet jalan di Jakarta.

Basuki menjamin buruh dapat menemuinya kapan pun. Hari ini, Basuki juga menerima beberapa perwakilan buruh. Awalnya, para buruh marah dengan meneriakkan tuntutan-tuntutan mereka di depan Balaikota Jakarta. Namun, setelah diterima oleh Basuki, suasana menjadi tenang dan kondusif.

Basuki menerima buruh sekitar 20 menit di ruang rapat Wagub. Ia didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Priyono dan menerima segala keluhan buruh.(kompas)

Read More